Jakarta, Harian Umum - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta mengembalikan PD Dharma Jaya pada peran dan fungsinya semula.
Sebab, di era Pemprov DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, peran dan fungsi BUMD itu digeser menjadi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) semata.
"PD Dharma Jaya semula didirikan untuk menjadi RPH (rumah pemotongan hewan) agar masyarakat Jakarta dapat membeli daging segar dengan harga murah, namun setelah peran dan fungsinya digeser oleh Ahok, harga daging yang dijual bukan saja menjadi lebih mahal, tapi juga tidak segar lagi karena merupakan daging beku hasil impor dari Australia," jelas Direktur Indonesia For Transparency and Accountability (INFRA) Agus Chairuddin kepada harianumum.com di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Pergeseran peran dan fungsi tersebut, imbuh Agus, antara lain dilakukan dengan cara mengenakan retribusi kepada himpunan pengusaha daging yang hendak menyembelih sapinya di Dharma Jaya, dan menaruh sapinya di kandang milik BUMD itu sebelum disembelih.
Retribusi itu, jelas Agus, dikenakan sebagai biaya sewa penggunaan kandang dengan kisaran Rp300.000 hingga Rp750.000/ekor/malam.
"Biaya inilah yang membuat harga daging yang dipotong di Dharma Jaya menjadi lebih mahal ketika dilepas ke pasaran, sehingga instruksi Presiden Jokowi agar harga daging sapi di pasaran sebesar Rp85.000/kg, tak pernah terpenuhi karena bahkan sempat tembus Rp120.000/kg saat lebaran," imbuhnya.
Yang lebih memprihatinkan, kata Agus, PD Dharma Jaya kini seperti perusahaan yang bergerak di bidang impor daging, karena daging yang dipasarkannya merupakan daging beku yang diimpor dari Australia.
"Daging-daging itu dijual dengan harga Rp85.000/kg. Memang sesuai instruksi Presiden, tapi ini bukan daging segar dan siapa yang bisa menjamin kalau daging itu hasil sembelihan sehari atau dua hari sebelum dikirim ke Indonesia, karena saat sampai di sini pun daging itu sudah berupa daging potong frozen (beku)? Bisa saja daging itu hasil pemotongan sebulan, bahkan enam bulan sebelumnya," tegas dia.
Ia pun mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera membenahi PD Dharma Jaya karena jika rakyat Jakarta dapat menikmati daging segar dengan harga murah, mereka tentu akan bahagia.
Hal senada dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga. Ia mengatakan, filosofi sebuah perusahaan daerah (PD) seperti Dharma Jaya adalah non komersial, bukan profit oriented.
"Pergeseran peran dan fungsi itu dapat terjadi karena Ahok menempatkan orangnya di situ, yang berinisial MRD, sebagai Dirut. Orang ini dulunya memang pengusaha daging, sehingga nggak heran ketika menahkodai PD Dharma Jaya, dengan mudah BUMD berubah orientasi menjadi profit oriented," katanya.
Meski demikian Rico menilai kalau MRD gagal membuat PD Dharma Jaya menjadi perusahaan yang sehat, karena meski pada 2016 BUMD yang dikelolanya ini mendapat suntikan dana melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) sekitar Rp98 miliar, namun kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp1,3 miliar.
"Karena itu saya sarankan agar Gubernur Anies mengganti saja Dirut itu agar PD Dharma Jaya kembali ke peran dan fungsinya semula. Kalau PD Dharma Jaya dapat mendustribusikan daging segar dengan harga murah, masyarakat Jakarta akan bahagia seperti yang dijanjikannya saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, MRD belum dapat dikonfirmasi. (rhm)
