Jakarta, Harian Umum - Nama mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Sinawathra mendadak menjadi perbincangan setelah namanya diumumkan masuk dalam jajaran Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Sebelumnya, setelah lembaga baru ini dirilis Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, nama tokoh asing yang masuk jajaran Dewan Pengawas Danantara adalah mantan PM Inggris Tony Blair, bukan Thaksin.
Namun, Thaksin bukan satu-satunya tokoh asing yang masuk jajaran pengurus Danantara pada posisi Dewan Pengawas, karena di posisi ini ada pula dua tokoh asing, yakni Raymond Thomas Dalio (Ray Dalio), Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor.
Tokoh pribumi yang menduduki jabatan di Dewan Pengawas Danantara hanya satu orang, yakni Helman Sitohang
Saat mengumumkan jajaran pengurus Danantara hari ini, Senin (25/3/2025) di Menara CIMB Niaga, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, nama-nama yang masuk dalam kepengurusan Danantara merupakan orang-orang pilihan yang telah diseleksi dan sudah melalui tahap wawancara atau interview.
Profil Thaksin Sinawathra
Thaksin adalah tokoh politik dan pengusaha Thailand yang telah memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi di negaranya selama beberapa dekade. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1949.
Thaksin memulai kariernya di kepolisian sebelum beralih ke dunia bisnis dan politik. Ia berasal dari keluarga keturunan Tionghoa yang menetap di Chiang Mai. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian Thailand, ia melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat dan meraih gelar master serta doktor dalam bidang peradilan pidana.
Sekembalinya ke Thailand, Thaksin memulai karier di kepolisian sebelum akhirnya memasuki dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan telekomunikasi yang sukses, yakni Advanced Info Service (AIS) dan konglomerat Shin Corporation pada tahun 1987.
Pada tahun 1998, Thaksin mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) dan berhasil menjadi Perdana Menteri Thailand ke-23 pada tahun 2001.
Ia dikenal dengan kebijakan populisnya yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perluasan infrastruktur, promosi usaha kecil dan menengah, serta penerapan program perawatan kesehatan universal.
Namun, pemerintahannya juga diwarnai kontroversi, termasuk kebijakan keras terhadap pemberontakan di wilayah selatan yang mayoritas Muslim dan program "perang melawan narkoba" yang mengakibatkan ribuan kematian.
Pada tahun 2006, saat menghadiri Sidang Umum PBB di Amerika Serikat, Thaksin digulingkan melalui kudeta militer. Setelah itu, ia tinggal di pengasingan selama 15 tahun untuk menghindari tuntutan hukum atas tuduhan korupsi. Selama periode ini, Thaksin tetap berpengaruh dalam politik Thailand melalui partai-partai yang terkait dengannya dan anggota keluarganya yang terlibat dalam pemerintahan.
Pada tahun 2023, Thaksin kembali ke Thailand dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, akan tetapi kemudian mendapat pembebasan bersyarat.
Kembalinya Thaksin bertepatan dengan terpilihnya putri bungsunya, Paetongtarn Shinawatra, sebagai Perdana Menteri Thailand termuda pada Agustus 2024. Paetongtarn melanjutkan warisan politik keluarga Shinawatra, yang sebelumnya juga dipegang oleh Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin, yang menjabat sebagai perdana menteri dari 2011 hingga 2014.
Pada Desember 2024, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim,m menunjuk Thaksin sebagai penasihat informal terkait kepemimpinan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025.
Penunjukan ini bertujuan memanfaatkan pengalaman luas Thaksin sebagai negarawan dalam mendukung visi ASEAN. Anwar menyatakan keyakinannya bahwa kontribusi Thaksin akan memberikan dampak positif bagi Malaysia selama masa kepemimpinannya di ASEAN.
Pengaruh dan kontroversi
Thaksin tetap menjadi figur yang berpengaruh dan kontroversial dalam politik Thailand. Pendukungnya memuji kebijakan populisnya yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan ekonomi nasional. Namun, para kritikus menuduhnya otoriter dan terlibat dalam praktik korupsi.
Kembalinya Thaksin ke panggung politik, baik melalui peran langsung maupun melalui anggota keluarganya, terus mempengaruhi dinamika politik Thailand dan kawasan Asia Tenggara.
Namun, mengingat sejarah politiknya yang kompleks, peran barunya ini juga dapat menimbulkan berbagai tanggapan dan menjadi sorotan di kancah politik internasional. (man/Kompas.com)
