Sabang, Harian Umum - Masyarakat Gampong Kuta Barat terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) agar selekasnya mengalihkan beberapa pengungsi etnis Rohingya keluar Pulau Weh.
Hal itu dikatakan Keuchik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim, yang lakukan audiensi ke Kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan warga, untuk menyuarakan inspirasi masyarakat di tempat sekalian memberikan dukungan pemerintahan dalam soal perpindahan etnis Rohingya.
"Saya mewakili masyarakat Gampong Kuta Barat meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama UNHCR dan IOM agar segera memindahkan pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang beberapa waktu lalu ke tempat yang seharusnya," kata Muhammad Hamim.
Lawatan ini disambut baik oleh Pendamping Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang Naufal bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang Rinaldi Syahputra, dan bersama Kapolres Sabang AKBP Erwan beserta jajaran, di Ruangan Rapat Wali Kota Sabang, Kamis (7/12/2023).
Amatan media yang datang, Tatap muka ini adalah tindak lanjut kunjungan Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi ke lokasi Unjuk Rasa untuk berjumpa Masyarakat Kuta barat yang lakukan tindakan penampikan etnis Rohingya di Kota Sabang, pada Rabu (6/12/2023) sore tempo hari.
Selainnya penolakan itu, Keuchik Gampong Kuta Barat sampaikan, keadaan ini ditambahkan buruknya perilaku pengungsi Rohingya di kamp tempat penampungan sementara, yang berada di Pelabuhan CT-1 Gampong Kuta Barat. Ini membuat masyarakat makin marah, pasalnya sanitasi yang disiapkan tidak dipakai seperti mestinya.
Menurut dia, bila ini tidak mendapatkan perhatian segera, akan berpengaruh jelek pada keindahan dan kebersihan lingkungan Kota Sabang. Ditambah mendekati natal dan tahun baru, di mana umumnya banyak didatangi pelancong, terang Keuchik Gampong Kuta Barat itu.
Dalam masalah ini, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal menjelaskan laporan ini akan dilakukan tindakan lakukan inspeksi secara langsung keadaan di atas lapangan.
"Dari informasi tersebut, nanti kita akan cross check ke lapangan tentang kebenaran laporan ini. Apabila memang benar kondisinya seperti itu, tentu kita akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan pihak UNHCR, karena segala hal yang berhubungan dengan penanganan pengungsi, adalah tanggungjawab pihak UNHCR dan IOM," terangnya.
Pada kesempatan itu, Naufal terima dan memuat beragam inspirasi kelanjutan dari warga di tempat.
Dia sampaikan banyak hal kekeliruanpahaman yang sejauh ini terjadi dalam masyarakat. Khususnya berkaitan beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintahan bersama unsur Forkopimda sabang untuk tangani permasalahan ini.
"Pada prinsipnya mereka tahu benar apa yang sudah Pemerintah dan Forkopimda upayakan selama ini, yang mana sudah berupaya semaksimal mungkin. Sehingga mereka datang hari ini untuk meminta pemerintah, mendesak pihak UNHCR agar sesegera mungkin memindahkan etnis Rohingya dari Kota Sabang," ujarnya.
Naufal memperjelas lagi, s/d saat ini Pemko Sabang sebelumnya tidak pernah keluarkan dana apapun itu untuk penuhi keperluan beberapa pengungsi Rohingya. Dan berkenaan pengadaan penampungan, yang karakternya sementara, adalah persetujuan di pertemuan Forkopimda beberapa lalu.
"Untuk pembiayaan, perlu kita sampaikan kepada masyarakat, yang pastinya sampai saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan anggaran 1 sen pun untuk mereka. Karena semua hal terkait pengungsi Rohingya adalah kewenangan UNHCR yang bermitra dengan IOM," tambahnya.
