Jakarta, Harian Umum- Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dan Bank DKI mengevaluasi perjanjian kerjasama (PKS) penerapan e-ticketing.
"Kalau saya pelajari, PKS ini nuansanya PKS perintah atau PKS rezim, sehingga merugikan TMR," kata Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso, Senin (8/1/2018), dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BLUD UPT TMR dan Bank DKI di gedung Dewan, Jakarta Pusat.
Dari penuturan Kepala BLUD UPT TMR Dian Himawati dalam RDP itu diketahui, PKS yang diteken pada 2016 itu membuat pihaknya menjadi seperti salesnya Bank DKI.
"Sesuai PKS itu, kita punya kewajiban mendepositkan uang Rp20 miliar, dan jumlahnya harus dijaga, tak boleh nihil," katanya.
Selain hal tersebut, TMR juga wajib menyediakan tenaga kerja untuk menjalankan kerja sama ini, dan hingga 31 Desember 2017 menyediakan dana top up rata-rata Rp500 juta/bulan.
"Waktu lebaran, dana top up yang kami sediakan mencapai Rp3-5 miliar," imbuhnya.
Ia mengaku, dengan semua kewajiban itu, pihaknya pun tak tahu apa saja yang dikerjakan Bank DKI karena proses record yang seharusnya dikerjakan tiap bulan, juga tidak dilaksanakan.
"Yang membuat kami pusing, per Januari 2018 uang yang tersisa di rekening deposit kami sebesar Rp2,6 juta dan ini tak bisa ditarik. Padahal ini dari APBD. Kalau ada pemeriksaan BPK, ini bisa jadi temuan karena seharusnya dikembalikan ke APBD," keluhnya.
Ia pun mempersoalkan biaya top up yang digelontorkan, karena jika APBD mengalami defisit, maka biaya itu harus ditanggung dari biaya lain di BLUD, dan itu tak diperkenankan karena memiliki nomenklatur yang berbeda.
"Pada 2017 lalu kami sempat berkirim surat ke Biro Tata Pemerintahan sebagai fasilitator PKS, agar PKS ini dievaluasi. Tapi tidak ditindaklanjuti. Kami juga sudah berkirim surat ke Bank DKI, tapi sama saja," tegas Dian.
Yang memprihatinkan, BLUD UPT TMR ternyata juga tak tahu untuk apa uang Rp20 miliar yang didepositkan.
"Bahkan apakah untuk membuat kartu e-ticketingnya, kami juga tak tahu," tegas Dian.
Menurut data yang terungkap dalam RDP diketahui, dari kerjasama ini Bank DKI menerbitkan dua jenis kartu elektronik untuk pengunjung memasuki TMR, yakni JackCard berlambang TMR dan JackCard animasi yang dijual Rp10.000/pieces.
Namun saat dibeli pengunjung TMR, Jack Card berlambang TMR dijual Rp30.000 karena di dalamnya ada saldo sebesar Rp20.000, sedang JackCard animasi dijual Rp60.000 karena di dalamnya ada saldo sebesar Rp50.000.
Pada 2017 silam, TMR menjual 710.532 pieces JackCard berlambang TMR, dan 147.287 pieces JackCard animasi dengan total nilai Rp26,22 miliar.
Komisi C meminta TMR dan Bank DKI membuat konsep untuk merevisi PKS, dan konsep itu harus dibawa saat RDP lanjutan, Rabu (10/1/2017).
Secretary Corporate Bank DKI Zulfarshah yang mendampingi Direktur Kepatuhan Bank DKI Budi Mulyo selama RDP, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi PKS itu sebagaimana permintaan Komisi C.
Soal adanya keluhan bahwa JackCard berlambang TMR dan animasi tak dapat direfund, ia mengatakan hal itu tak benar.
"Bawa saja ke Bank DKI, di sana bisa diridim (dibatalkan)," katanya.
Meski demikian Zul mengatakan, sebenarnya banyak keuntungan jika memiliki JackCard, karena kartu multifungsi ini tak hanya bisa menjadi tiket masuk ke TMR, tapi juga untuk masuk ke museum, naik busway, naik kereta Bandara, dan sejak Januari 2018 ini juga dapat digunakan sebagai e-toll. (rhm)
