Jakarta, Harian Umum - Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan, penggantian Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) karena kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani persoalan hak asasi manusia (HAM).
Penggantian Kabais Letjen TNI Yudi Abrimantyo tersebut diumumkan Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah daam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).
"Kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," kata Aulia.
Menurut Amir, pergantian Kabais bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani persoalan HAM, bahkan ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat negara.
"Dalam perspektif intelijen, keputusan tersebut memiliki makna strategis yang luas, baik untuk konsolidasi internal maupun pesan politik ke publik dan dunia internasional," jelasnya di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Ia menegaskan, pergantian Kabais ini merupakan bentuk penegasan disiplin dalam tubuh intelijen, di mana setiap operasi harus berada dalam kendali komando dan sesuai dengan hukum.
Dugaan keterlibatan oknum dalam kasus penyiraman.air keras ke aktivis KontraS, jika terbukti, mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam pengawasan internal serta risiko fragmentasi komando yang tidak bisa dibiarkan.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi indikasi adanya gangguan dalam sistem kontrol intelijen. Karena itu, langkah cepat mengganti pimpinan menjadi penting untuk memulihkan kendali dan kepercayaan,” imbuh Amir.
Ia juga melihat, penggantian ini merupakan sinyal politik yang kuat bahwa dari pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak akan menoleransi praktik impunitas dalam pelanggaran HAM.
Dalam konteks global, kata Amir, komitmen terhadap HAM menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi Indonesia di mata internasional, termasuk dalam kerja sama pertahanan dan hubungan diplomatik.
“Prabowo sedang membangun positioning bahwa Indonesia tetap demokratis, kuat secara militer, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM. Ini penting dalam lanskap geopolitik saat ini,” jelasnya.
Amir mengingatkan jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan tuntas, dampaknya bisa meluas, mulai dari turunnya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan hingga meningkatnya tekanan internasional terhadap Indonesia.
'Sejarah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap aktivis kerap menjadi titik sensitif dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil," tegasnya.
Seperti diketahui, ada empat anggota BAIS yang terlibat kasus penyiraman air keras terhadap Andrie, yakni NDP, SL, BHW, dan ES. Keempatnya diketahui bertugas di Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI.
Meski demikian, saat mengumumkan penggantian Kabais, Aulia tidak menjelaskan apakah Kabais diganti karena dicopot atau mengundurkan diri.
Andrie disiram.air keras di kawasan Senin, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Maret 2026 malam setelah rekaman untuk podcast dengan YLBHI dengan tajuk "Remiliterisasi dan Judicial Review di Indonesia". (rhm)
