Jakarta, Harian Umum - Forum Tanah Air (FTA) memberikan rapor merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan hasil survei yang digelar pada tanggal 12-22 Oktober 2025 dengan narasumber diaspora Indonesia di lima benua dan 38 provinsi di Indonesia.
"Survei dilakukan dengan menyebarkan angket/kuesioner secara random melalui sosial media. Data kuantitatif dari hasil angket ini kemudian dibahas dalam diskusi bersama Dewan Pakar FTA dengan memakai pendekatan analisa (expert judgement) sesuai bidangnya masing-masing untuk menghasilkan evaluasi kuantitatif pemerintahan Prabowo Subianto," kata Ketua Harian FTA Donny Hendrocahyono saat rilis data hasil survei tersebut di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Total responden tercatat sebanyak 1.086 orang, di mana 996 orang di antaranya berdomisili di 38 provinsi di Indonesia, dan sisanya, 90 orang, merupakan diaspora Indonesia di Australia (21,1%), Asia Pasifik (32,2%), Timur Tengah dan Afrika (8,9%), Inggris dan Eropa (6,7%), dan Amerika (31,1%).
Ke-1.086 responden tersebut berstatus pelajar/mahasiswa (3,1%), ASN/TNI/Polri (7,6%), karyawan swasta/buruh (21,4%), nelayan/petani (3,5%), pengusaha/wiraswasta (24,7%), pensiunan/purnawirawan (21,1%), dan profesional (18,6%).
"Secara keseluruhan, dari hasil survei tersebut disimpulkan bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo, nilai rapornya masih merah karena hanya meraih 5,5 dari total 10 angka tertinggi, sedikit naik 0,5% dibanding hasil evaluasi pada semester I-2025," kata koordinator survei FTA. , Syafril Sjofyan saat memaparkan hasil survei.
Ia menyebut, hanya 5,5 angka yang diperoleh pemerintahan Prabowo karena selain kebijakan yang diambil Prabowo belum mampu melepaskan gandolan dari rejzim Jokowi, juga karena adanya beban dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diduga kuat tidak punya ijazah SMA atau yang sederajat, dan bahkan keikutsertaannya di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo terjadi dengan bantuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan terang-terangan melakukan pelanggaran etik, sehingga ketua MK kala itu, Anwar Usman, dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Selain itu, Gibran juga tidak punya kemampuan apa-apa sebagai orang nomor dua di pemerintahan, sehingga Pemerintahan Prabowo ini dapat diibaratkan seperti sedang berusaha terbang dengan satu sayap dan dikhawatirkan akan sulit lepas landas. Apalagi jika kaki Prabowo terus saja digandoli oleh Jokowi dan orang-orangnya,' imbuh Syafril.
Namun, meski berapor merah, hasil survei menunjukkan bahwa harapan masyarakat kepada Pemerintahan Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat masih cukup besar, yakni 52% responden.
"Namun hal ini bisa berdampak negatif jika terjadi gelombang kekecewaan bila berbagai data hasil angket satu tahun ini belum meningkat pada tahun mendatang, serta apabila Presiden Prabowo Subianto belum juga mampu dan lebih tegas memutus hubungannya dengan rezim sebelumnya (Jokowi), yang menurut masyarakat merupakan sumber kerusakan ekonomi, politik dan demokrasi, sehingga bukan mustahil tingkat harapan rakyat kepada Prabowo Subianto tersebut akan tergerus," imbuh Syafril.
Meski demikian, sebanyak 43,1% responden menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo ada tanda-tanda peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat, seperti menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran, sementara 33,7% menilai sebaliknya.
Yang menarik, 61,4% responden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah perlu, sementara 25,4% menyatakan perlu dan 11,2% mengatakan sangat perlu.
Seperti diketahui, MBG merupakan program unggulan Prabowo yang menyedot anggaran sangat besar. Pada tahun depan (2026), Prabowo mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program ini.
Sayangnya, pelaksanaan MBG tidak mulus karena hingga 5 Oktober 2025, menurut data Kementerian Kesehatan, sebanyak 11.000 siswa keracunan menu MBG sejak program itu digulirkan pada Januari 2025. (rhm)
