Jakarta, Harian Umum - Perekonomin Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru akan genap berjalan satu tahun pada tanggal 20 Oktober 2025 tak lepas dari kritik karena dinilai mengandung kelemahan di sana-sini.
Kritik itu diungkap sejumlah ekonom dalam Diskusi Roundtable Ekonomi bertajuk "Evaluasi Setahun Ekonomi Era Prabowo - Potensi Krisis, Tantangan dan Peluang" yang diselenggarakan Forum Ekonomi Inklusif (FEI) di salah satu kafe di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
Sedikitnya tujuh ekonomi hadir dalam diskusi ini di mana seorang di antaranya merupakan pejabat dari Istana, yakni Juru Bicara Urusan Ekonomi Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi.
Keenam ekonomi lainnya adalah Ekonom Senior Ferry Latuhihin; Yanuar Rizky dari Aspirasi Indonesia Research Institute; Pengamat Pasar Modal Dipo Satria Ramli; Dosen FEB UI dan Ekonomi INDEF Berly Martawardaya; Peneliti Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian! dan Finance, Governnace, Sustainability Felia Salim.
Wartawan senior Lukas Luwarso didapuk menjadi moderator.
Diskusi roundtable ini didasarkan pada fakta bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian pertama bagi Asta Cita, ekonomi nasional, dan delapan pilar yang menjadi arah transformasi ekonomi Indonesia.
Meski dunia tengah menghadapi perang dagang, krisis pangan, dan fragmentasi geopolitik, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen. Inflasi terjaga di 2,65 persen (yoy), defisit APBN di bawah 3 persen PDB, serta rasio utang menurun menjadi 39,43 persen.
Stabilitas ini merupakan hasil koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin dan terarah. Investasi yang mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025, ataubtumbuh 13,6 persen, mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah reformasi ekonomi nasional. IHSG pun menembus level 8.000, tertinggi sepanjang sejarah, dan menjadi sinyal optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Pemerintah mendorong industrialisasi sebagai poros utama Asta Cita. Melalui Danantara, pengelola aset nasional dengan valuasi lebih dari USD 1 triliun, Indonesia kini masuk lima besar sovereign wealth fund terbesar di dunia. Investasi CATL–ANTAM senilai Rp100 triliun untuk pabrik baterai menjadi tonggak hilirisasi menuju green industrialization. Sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyediakan 1,1 miliar porsi makanan, 36 juta orang memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat hadir di 165 lokasi.
Namun, di balik angka-angka impresif tersebut, tekanan terhadap kelas menengah kian terasa. Fithra menyebut bahwa meski pertumbuhan Kuartal II mencapai 5,12 persen, kelas menengah menyusut 9,8 juta orang sejak 2020.
“Tingkat pengangguran 4,76 persen tidak mencerminkan realitas sesungguhnya karena 60 persen pekerja kini berada di sektor informal dengan upah rendah,” katanya.
Fithra menilai, stimulus pemerintah terhadap kelas menengah dan sektor ekonomi kreatif, efektif, akan tetapi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.
“Untuk keluar dari middle-income trap, Indonesia harus mendorong produktivitas dan inovasi, karena pertumbuhan berbasis permintaan sudah tidak cukup,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya outlooking strategy dan kerjasama ekonomi berdasarkan kawasan—seperti IEU-CEPA (Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang beranggotakan negara Asean dan Asia Timur serta Australia dan Selandia Baru, serta deregulasi, termasuk penghapusan kuota impor guna memperkuat daya saing industri nasional.
Sementara Ekonom senior Ferry Latuhihin mengatakan, persoalan utama ekonomi bukan pada kurangnya infrastruktur, melainkan kelebihan pasokan (oversupply) akibat proyek-proyek yang tidak produktif.
“Masalahnya ada pada suprastruktur: regulasi, kebijakan, dan birokrasi,” katanya.
Ferry juga memperingatkan bahwa pendekatan ultra-populis dalam kebijakan ekonomi dapat berujung pada zero growth pada Kuartal III/2026. Program MBG, menurutnya, tidak tepat sasaran karena cakupannya terlalu luas, yakni 82 juta penerim. Padahal, jumlah penduduk rawan gizi hanya 21 juta.
Senada, ekonom senior Yanuar Rizky menilai, kebijakan ultra-populis pemerintah merupakan respons terhadap ketidakpastian global dan domestik. Ia menyoroti besarnya anggaran pertahanan dan Bansos sebagai strategi politik, sekaligus antisipasi eskalasi geopolitik.
Yanuar juga menyebut menurunnya rasio kekayaan negara terhadap pendapatan nasional sejak 2019 sebagai salah satu penyebab turunnya investasi asing langsung (FDI).
“Tidak ada perbedaan signifikan antara kebijakan fiskal sekarang dengan era Sri Mulyani, hanya gaya komunikasi yang lebih populis,” ujarnya.
Ia juga mengkritik struktur Danantara yang tumpang tindih dengan Badan Pengelola BUMN, dengan satu orang menjabat di dua posisi strategis, yang berpotensi menciptakan konflik kewenangan dan memperumit birokrasi.
FEI yang beranggotakan ekonom, peneliti dan pegiat sosial ini menjadi ruang evaluasi kritis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tengah stabilitas makro yang mengesankan namun menyimpan kerentanan struktural.
Tantangan ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan itu inklusif, tidak meninggalkan kelas menengah dan pekerja informal. (rhm)
