Jakarta, Harian Umum - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 66 pegawainya karena terlibat pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) sendiri.
Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil kesimpulan sekretaris jenderal (Sekjen) KPK selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ke-66 pegawai itu semuanya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
“Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian menetapkan dan memutuskan bahwa 66 orang itu dihukum dengan disiplin tingkat berat berupa pemberhentian,” kata Ali dalam konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2024).
Ia menambahkan, Setjen KPK bersama Biro Sumber Daya Manusia (SDM), dan atasan langsung para pegawai Rutan itu telah selesai melakukan pemeriksaan pada 2 April 2024. Dari pemeriksaan itulah diputuskan bahwa ke-66 pegawai itu yang merupakan bagian dari 93 pegawai yang terlibat Pungli, dinyatakan terbukti melanggar Pasal 4 Huruf i, Pasal Huruf a, dan pasal 5 Huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 2021.
Atas keputusan itu, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menerbitkan surat pemberhentian atau pemecatan pada 17 April 2024.
“Kalau istilah di peraturan pemerintahannya adalah pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi diberhentikan 66 orang sebagai pegawai KPK,” jelas Ali.
Ia mengungkapkan, dari 93 pegawai yang diduga terlibat dan telah disidang etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, sebanyak 15 di antaranya sedang menjalani proses hukum pidana karena menjadi tersangka menerima suap. Oleh karena itu, proses disiplin belum bisa dilakukan.
Sementara itu, 12 orang lainnya melakukan Pungli sebelum Dewas KPK dibentuk, sehingga saat ini mereka tengah dikonsultasikan dengan lembaga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam mengusut kasus Pungli di rutan sendiri, KPK menindak dari tiga sisi yakni, etik, pidana, dan disiplin.
Dalam proses pidananya, KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka karena diduga mengumpulkan uang Pungli dari para tahanan korupsi dengan nilai mencapai Rp 6,3 miliar sejak 2019 sampai 2023. Uang itu dibagi-bagikan dalam jumlah yang berbeda sesuai jabatan mereka.
Eks Kepala Rutan KPK 2022-2023 Achmad Fauzi dan Ristanta disebut mendapatkan setoran Rp10 juta per bulan. Atas perbuatannya, 15 orang ini disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (man)
