Jakarta, Harian Umum - Sejumlah tokoh Sipil dan purnawirawan TNI-Polri menggagas pendirian Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR).
Pada Sabtu (31/1/2026), para tokoh tersebut menggelar pertemuan di salah satu hotel di Jakarta untuk memperkuat gerakan yang mereka bentuk.
Tokoh Sipil yang terlibat pendirian GMKR di antaranya Rizal Fadillah, Marwan Batubara, HM Mursalin, Ketua Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Menuk Wulandari, dan Refly Harun.
Sementara purnawirawan TNI-Polri yang terlibat di antaranya Mayjen (Purn) TNI Soenarko, Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, dan Brigjen TNI (Purn) Poernomo.
Namun, hadir pula sejumlah purnawirawan sebagai tamu undangan, termasuk Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparter.
Dalam sambutannya, Soenarko sebagai koordinator GMKR, mengatakan bahwa GMKR merupakan wadah bagi rakyat yang sadar akan pentingnya kedaulatan, karena dalam dua dekade terakhir, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak normal alias tidak baik-baik saja.
"Itu karena kedaulatan rakyat telah dirampas oligarki melalui orang-orang yang kita pilih (melalui Pemilu) untuk duduk di legislatif dan eksekutif," katanya.
Akibat dari perampasan itu, lanjut mantan Danjen Kopassus tersebut, kepentingan rakyat diabaikan dan haknya dirampas, karena setiap melakukan perubahan undang-undang, rakyat hampir tidak dilibatkan, karena perubahan diputuskan sendiri oleh pemerintah dan DPR.
"Rakyat hanya dijadikan objek, jadi korban kepentingan oligarki," katanya.
Dari paparan Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin diketahui bahwa ada lima target yang ingin dicapai GMKR, yakni:
1. Kembalikan kedaulatan rakyat dan hancurkan dominasi oligarki;
2. Adili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi);
3. Makzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden;
4. Presiden Prabowo Subianto secepatnya mengoreksi total tata kelola negara; dan
5. Tegakkan hukum, berantas korupsi, dan laksanakan segera reformasi Polri.
Namun, atas usulan Refly Harun, memakzulkan Gibran menjadi target utama, karena sebagaimana halnya Jokowi, latar belakang pendidikan Gibran tidak jelas, begitupun ijazahnya.
"Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak mau kalau Gibran sampai menjadi presiden, karena itu harus segera dimakzulkan," kata Refly. (rhm)