Jakarta, Harian Umum - Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Ida N Kusdianti mengeritik keras kinerja KPK dalam mengklarifikasi pemberian fasilitas pesawat jet untuk Kaesang Pangarep dan istri pelesiran ke Amerika pada tanggal 18 Agustus 2024.
Ia menilai, cara KPK menangani dugaan gratifikasi Kaesang itu kurang greget, padahal ini kasus besar.
"Kaesang menghilang saat akan dipanggil untuk dimintai keterangan, entah sembunyi atau disembunyikan. Ketika akhirnya Kaesang datang untuk memenuhi panggilan KPK pada tanggal 17 September kemarin, respon KPK atas keterangan Kaesang datar-datar saja. Padahal ini kasus yang luar biasa," kata Ida melalui siaran tertulis, Kamis (19/9/2024).
Menurut dia, keterangan Kaesang itu janggal karena Kaesang mengaku naik jet itu dengan status nebeng alias numpang.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nebeng artinya ikut serta (makan, naik kendaraan dan lain-lain) dengan tidak usah membayar alias gratis.
"Dan biasanya kalau orang nebeng, orang yang ditebengi ada bersamanya, tetapi ketika Kaesang dan istrinya ke Amerika, yang punya pesawat jet tidak ada di pesawat. Jadi, bagaimana bisa dibilang nebeng?" tanya Ida.
Ida juga menyoroti biaya naik pesawat jet yang tentu sangat tidak murah, karena pesawat ini termasuk barang super mewah, sehingga menjadi pertanyaan besar; apakah seseorang mau memberi fasilitas semewah itu jika orang yang difasilitasi bukan siapa-siapa dan tidak punya kepentingan apa-apa?
"Saya melihat apa yang diperlihatkan Kaesang itu setelah dia menghilang adalah sebuah drama untuk menyelamatkan dirinya, karena kalau dia bukan anak presiden dan bukan adik Wapres terpilih pada Pilpres 2024 (Gibran Rakabuming Raka), belum tentu dia mendapat fasilitas itu. Jadi, jelas ada kepentingan tertentu di balik pemberian fasilitas itu yang terkait dengan jabatan politik bapaknya, dan menurut saya ini dugaan kuatnya merupakan gratifikasi," tegas Ida.
Ia pun meminta KPK independen dan objektif dalam mengusut perkara ini. Apalagi karena pada tahun 2022 Kaesang dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke KPK karena diduga menerima kucuran dana miliaran rupiah dari perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, yakni PT BMH.
"Kalau KPK percaya begitu saja pengakuan Kaesang bahwa dia cuma nebeng pesawat itu, berarti KPK telah merubah diri menjadi Komisi Pelindung Kaesang," tegas Ida.
Lebih jauh Ida menyoroti rusaknya Indonesia di tangan ayahnya Kaesang (Jokowi) yang menjadi presiden sejak tahun 2014, dan kasus Kaesang ini, menurut dia, ikut menambah buruk pengelolaan negara oleh bapaknya Kaesang, alias Jokowi.
"Jokowi seharusnya bisa memanajemi keluarganya untuk menghindari hal-hal yang dapat memunculkan persoalan seperti ini, tapi kita memang lihat sendiri bagaimana Jokowi sendiri membangun dinasti untuk melanggengkan kekuasaannya yang sudah dua periode dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga anak sulungnya, Gibran, bisa menjadi Cawapres di usia 36 tahun, dan Kaesang pun hampir saja bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 kalau saja putusan Mahkamah Agung tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 70 PUU-XXII/2024," katanya.
Ida mengakui kalau dirinya sudah muak dengan perilaku Jokowi dan anaknya. Terlebih setelah akun Kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran terungkap ke publik dan menjadi heboh, karena postingan di akun itu tak hanya menyerang politisi di Indonesia, termasuk Prabowo Subianto yang menjadi Capres Gibran di Pilpres 2024, tetapi juga berisi postingan-postingan bersifat mesum.
"Ini era terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Marcos (mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos, red) ke-2 yang siap ditawur rakyat begitu lengser dari kursinya," kata Ida gemas.
Ia mengajak masyarakat untuk mencermati bagaimana perkembangan Indonesia ke depan dengan situasi yang terus gaduh di era kepemimpinan Jokowi.
"Akan kita lihat apakah gerakan massa, baik mahasiswa maupun sosial society mampu menjatuhkan Jokowi dalam waktu dekat, sebelum masa jabatannya selesai pada tanggal 20 Oktober 2024," katanya.
Ida meyakini rakyat sudah siap mengerangkeng (memenjarakan) Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya.
"Jokowi membuat sejarah buruk berupa dinasti keluarga. Rakyat juga akan membuat sejarah baru agar pemimpin di masa depan mempunyai kontrol dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya," pungkas Ida. (rhm)
