Jakarta, Harian Umum - Puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa, mengimbau masyarakat agar jangan memilih calon presiden (Capres) dan partai yang terlibat pelanggaran HAM.
Capres dimaksud adalah Prabowo Subianto yang ditengarai bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis pada 1997-1998.
"Ini adalah upaya kami melawan lupa. Di tahun politik, kami tidak ingin orang melupakan kasus orang hilang dan semua pelanggaran HAM masa lalu hanya karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis jangka pendek. Semua pelaku kejahatan HAM seharusnya tidak dipilih dan didukung untuk duduk dalam legislatif atau eksekutif, karena akan menciderai reformasi dan keluarga korban," kata Sekjen PRD periode 1996-2002, Petrus H Hariyanto dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (27/7/2023).
PRD menyebut, berdasarkan catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), masih ada 13 korban penculikan yang hingga kini belum kembali di mana empat di antaranya adalah aktivis PRO, yakni Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Sementara Gilang ditemukan meninggal di hutan di Magetan pada 23 Mei 1998.
Petrus mengaku sangat menyesalkan sikap Budiman Sudjatmiko, mantan ketua PRD, yang bertemu Prabowo dan kemudian mengatakan bahwa tak lagi mempersoalkan pelanggaran HAM masa lalu, karena yang terpenting adalah masa depan, dan mewakafkan dirinya untuk kaum nasionalis.
Menurut dia, pelanggaran HAM harus dituntaskan, bukan dilupakan.
"Prabowo sudah dinyatakan bersalah dalam sidang yang dihadiri para jenderal (Dewan Kehormatan Perwira, red) dan dipecat dari TNI, lalu ke Yaman, tapi sampai sekarang dia belum pernah diadili," katanya.
Hal senada dikatakan Wilson, pengurus PPBI periode 1994-1996,. Dia mengatakan bahwa Prabowo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menolak pelanggaran HAM yang dilakukannya dianggap hanya masa lalu.
"Akselerasi regresi demokrasi akan dipercepat jika kita menjadi pendukung penjahat HAM di Pilpres dan Parpol," katanya.
Ia bahkan mengatakan bahwa Prabowo harus berani menghadapi Pengadilan HAM.
"Kalau perlu, bentuk Tim Pencarian Orang Hilang untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
Selain konferensi pers, puluhan mantan aktivis PRD menggelar acara tabur bunga untuk mengingat peristiwa serangan terhadap kebebasan berpolitik dan berekspresi yang terjadi 27 tahun lalu (kasus penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996), dan sebagai penghormatan terhadap para aktivis pro demokrasi yang belum kembali hingga hari ini. (man)
