REVOLUSI SENYAP ini tidak mengorban rakyat, justru pelan-pelan akan membawa Indonesia pada kemajuan dan membawa rakyat pada kesejahteraan.
-----------------------------------
Oleh: Prihandoyo Kuswanto .
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila .
Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membalik Sistem Ekonomi Kapitalis yang dijalankan Sri Mulyani dengan Ekonomi Trilogi Pembangunan yang berpihak pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, perlu didukung oleh rakyat Indonesia .
Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Sri Mulyani yang dicurigai merupakan kaki tangan IMF, sistem Ekonomi Kapitalis dijalankan secara efektif dan sistematis, yang hasilnya terlihat pada kehidupan rakyat yang makin sulit, terindikasi dari anjloknya daya beli masyarakat akibat harga kebutuhan yang terus meroket, baik Sembako maupun BBN, dan naiknya biaya pendidikan, dan lain-lain, sehingga tak heran jika data BPS pun menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2019-2024 sebanyak 9,48 juta masyarakat kelas menjadi menjadi warga kelas bawah. Bagaimana dengan warga kelas bawah?
Data Bank Dunia menyebut, 68,3% penduduk Indonesia atau 194,7 juta berada pada garis kemiskinan, sementara data BPS menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia (CNBC Indonesia, 10 Juni 2025), sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut versi BPS pada Maret 2025 hanya 23,85 juta atau 8,47%.
Jomplangnya angka itu karena parameter yang digunakan BPS untuk kategori warga miskin adalah jika pengeluaran warga tersebut Rp609.160/bulan atau Rp20.395/hari (detikcom, 25 Juli 2025). Sangat tak masuk akal, karena jika suatu keluarga ingin membeli gas melon, dia harus mengeluarkan uang Rp23.000, belum lagi jika ingin membeli beras yang harganya di atas Rp10.000/liter, membeli sayur mayur, minyak goreng, dan lain-lain.
Apa yang dilakukan Purbaya bukan sekedar membalik sistem ekonomi dari Sistem Kapitalis ke Sistem Trilogi Pembangunan, akan tetapi sebuah "perang", karena membongkar pembusukan ekonomi yang dilakukan secara tersistem dan masif .
Sistem Kapitalis itu bukan saja menyusahkan rakyat, akan tetapi juga membuat BUMN banyak yang terpuruk akibat tak lebih dari hanya dijadikan sebagai "ATM" bagi para pendukung pemerintahan, baik relawan maupun kader partai, yang didudukkan di sana sebagai komisaris, sementara di sisi lain kehadiran mereka di BUMN-BUMN itu tidak mampu meningkatkan performa perusahaan-perusahaan plat merah itu. Dengan kata lain, di sana mereka hanya makan gaji buta yang jumlahnya mencapai ratusan jutaan rupiah, bahkan miliaran rupiah per bulan.
Sistem Kapitalis itu juga menghapus subsidi pupuk untuk menyerahkan harganya kepada mekanisme pasar, sehingga petani terpuruk akibat nilai panen tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam. Dan parahnya, dalam kondisi seperti itu pemerintah jor-joran mengeksot bahan pangan, termasuk beras.
Presiden Prabowo Subianto agaknya memiliki visi dan misi yang berbeda dengan Jokowi,. Melalui Purbaya, dia ingin mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya yang sejahtera, sebagaimana dicitakan para the founding fathers, dan tidak lagi ada anak-anak yang kurang gizi, apalagi mengalami stunting. Terlepas dari penyelenggaraannya yang menimbulkan keracunan dan perlu dibenahi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita itu.
Tentu, yang dilakukan Prabowo melalui Purbaya, seperti menggelontorkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama di era pemerintahan Jokowi mengendap di Bank Indonesia dengan tujuan pemberian kredit kepada UMKM, menolak membayar utang Kereta Cepat Whoosh sebesar Rp116 triliun ke China, menolak membiayai pendirian Family Office usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sebesar Rp50 triliun, dan lain-lain, bukan tanpa tantangan.
Pengungkapan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp285,98 triliun, korupsi ekspor CPO yang merugikan negara sebesar Rp17 triliun, korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang merugikan negara Rp9 triliun, korupsi pembagian kuota haji yang merugikan negara Rp1 triliun dan lain-lain juga menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo tengah gencar memberantas korupsi yang marak di era Jokowi demi menyelamatkan uang negara dan mengalihkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Tanpa kita sadari, apa yang dilakukan Prabowo yang bagaikan antitesa pemerintahan Jokowi-Ahok, seperti revolusi yang dilakukan Prabowo secara diam-diam, dan Purbaya bisa jadi merupakan salah satu ujung tombaknya, khusus di bidang finansial. Dia seolah ditugaskan agar jangan sampai APBN jebol, karena Jokowi bukan saja telah mewarisi utang hingga Rp8.000 triliun lebih dan membuat APBN defisit, tetapi juga meninggalkan proyek-proyek yang sebenarnya tidak perlu dan hanya membebani APBN, serta meninggalkan polemik di masyarakat.
Rezim serakah sudah berlalu dan tinggal menunggu dampaknya akibat berbagai penyimpangan yang dilakukan selama 10 tahun (2014-2024), dan saya meyakini bahwa Revolusi Senyap ini tidak mengorban rakyat, sebaliknya; justru pelan-pelan akan membawa negara pada kemajuan dan membawa rakyat pada kesejahteraan, sementara pejabat korup dan pelanggaran konstitusi di era Sistem Kapitalis, akan menanggung akibatnya.
Saya meyakini, revolusi diam-diam yang sedang dilakukan Prabowo berpegang pada mazhab Pancasila, karena Trilogi Pembangunan yang diadopsi Prabowo dari pengusanOrde Baru merupakan pengejawantahan dari Trisakti gagasan Soekarno yang berakar dari Pancasila.
Trilogi pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2 .Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis