Yogja, Harian Umum - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengecam keras kasus penyerangan di Gereja St Lidwina Sleman, Ahad, 11 Februari 2018.
Jaringan Gusdurian mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas tidak hanya pelaku, melainkan otak di balik maraknya aksi intoleran.
“Negara seharusnya tidak takut kepada siapa pun dan kelompok mana pun yang melakukan kekerasan dan melanggar hak,” kata Alissa melalui siaran persnya.
Ia juga meminta pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota merespons persoalan ini secara menyeluruh. Di tahun politik ini, kata Alissa, sentimen agama rawan digunakan untuk kepentingan politik.
Jaringan Gusdurian mencatat aksi intoleransi dan kekerasan yang berhubungan dengan agama meningkat pada 2018. Ia memberi contoh seperti pada kasus Gereja di Bantul dilarang menggelar bakti sosial dengan tudingan Kristenisasi. Pada 28 Januari 2018, kekerasan dialami pemimpin Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri (Mama Santiong). Ia menjadi korban penganiayaan usai salat Subuh di masjid.
Kamis, 1 Februari, Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto diserang seorang pria. Ustad Prawoto meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Awal Februari ini juga beredar informasi tentang biksu Buddha yang dipaksa meninggalkan kediamannya di Tangerang.
“Masyarakat juga mesti bijak, tidak mudah terprovokasi oleh sentimen-sentimen kebencian dan permusuhan,” kata Alissa.
Jaringan Gusdurian memandang kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri. Tahun 2018-2019 adalah tahun politik di mana kekuasaan diperebutkan dari tingkat pusat sampai penjuru Indonesia.
Ia khawatir bila bercampur dengan kepentingan politik, maka membawa konsekuensi jangka panjang bagi Indonesia.
“Kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain sudah semakin mengkhawatirkan, sebagaimana dicatat berbagai penelitian dan survei dari berbagai lembaga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini,” kata Alissa.
Ia berharap pemerintah menuntaskan kasus-kasus yang ada. (tqn)
