Jakarta, Harian Umum - Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku kalau Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan non goverment organization (NGO) alias organisasi non pemerintah, suka membayar negara miskin agar kepentingan-kepentingan pihaknya disuarakan di forum PBB.
Hal itu dikatakan Pigai melalui akun X-nya, @NataliusPigai2, untuk menanggapi pemberitaan sebuah media online berjudul "Komite HAM PBB Singgung Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024".
Dalam berita itu disebutkan bahwa anggota Komite HAM PBB (CCPR) Bacre Waly Ndiaye saat Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024, mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Sidang komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab, Ndiaye yang asal Senegal itu menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini.
Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah menjawab isu lain.
"Saya tahu itu pertanyaan titipan dari Tim Sukses salah satu Capres melalui teman2 saya. Itu pertanyaan bayaran dengan sejumlah Dollar tapi tidak banyak. Dulu Kami Suka Cari negara2 miskin dengan bayaran sejumlah uang agar kepentingan kita disuarakan. Jd Tidak Serius & biasa sj," kata Pigai seperti dikutip dari akun X-nya, Minggu (17/3/2024).
Sejak cuitan itu di-posting pada Sabtu (16/3/2024) pukul 10:58 WIB, hingga Minggu (17/3/2024) pukul 11:47 WIB sebanyak 467 orang menekan tombol like, 96 orang memposting ulang, dan 139 orang berkomentar.
Namun, dari yang berkomentar, mayoritas justru membuly.
"Dulu Kami Suka Cari negara2 miskin dengan bayaran sejumlah uang agar kepentingan kita disuarakan.” Ngaku nih yeee….. 😁," ejek @deSulaeman
"Hahahahahaha,buka aib sendiri. Lucu sekali. Gak ada bedanya , bobrok kualitasnya," cemooh @KhaerulImanudi1
"Berarti dr dulu anda itu petugas HAM dibayar dan membayar ? 🤔 (Memang Susah cari manusia lurus) 😩😩," sindirnya @NurdinA28924115.
Ramainya netizen yang merespon dengan miring agaknya membuat Pigai tak nyaman, masih pada Sabtu (16/3/2024), tetapi pada pukul 17:15 WIB, Pigai terkesan membuat klarifikasi. Begini katanya:
"Yg Sy katakan “kami” disini bukan “saya pribadi” tapi kelakuan institusi spt Komnas HAM, Kemenlu, NGO2 dll suka bayar / sogok lewat negara2 miskin agar kepentingannya disuarakan dgn bayaran yg tdk mahal. Emangnya kalau minta Presiden duduk disamping tuan rumah itu gratis?"
Cuitan itu malah membuat netizen riuh berkomentar miring.
"Beneran nih @KomnasHAM @Kemlu_RI suka bayar/sogok lewat negara miskin agar kepentingannya disuarakan dengan bayaran yg tidak mahal??" tanya @oedjhie2
"Sekarang kami makin yakin otakmu isinya duit," ejek @Katyusha_Aster.
"Kalau gitu Komnas HAM juga disuap mungkin selama ini karena selama berdiri tidak ada kinerjanya yang memuaskan dalam membongkar kejahatan HAM Di Indonesia," cetus politisi Partai Gerindra Arief Poyuono melalui @bumnbersatu. (man)
