Jakarta, Harian Umum-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mendorong Pemerintah untuk segera menciptakan inovasi kurikulum pendidikan di masa pandemi. Pihaknya menilai, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berbau diskriminatif.
"Soal kampanye merdeka belajar, menurut saya, ini gagal paham, sangat salah. Karena sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan bukan pasar bebas seperti ekonomi. Pemerintah wajib hadir dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu dan berkualitas," ujar Zita, di Jakarta, Kamis (18/6).
Di Jakarta, jelasnya, proses belajar di rumah selama 3 bulan masa pandemi dikhawatirkan berpengaruh buruk terhadap perkembangan peserta didik. Pasalnya, peserta didik dibiarkan begitu saja dengan dunia internet dengan minim pengawasan dari orang tua dan guru.
"Di DKI Jakarta itu kan zona merah. Kalau sampai 2 tahun terus merah, bagaimana proses KBM di Jakarta nantinya. Saya sampaikan katakan tidak untuk diskriminasi karena pendidikan itu untuk semua," katanya.
Dia pun menawarkan beberapa solusi strategis untuk sektor pendidikan di masa kenormalan baru. Yakni, proses belajar secara online dengan pendampingan dari guru bagi masyarakat yang memiliki akses gadget dan internet serta pengawasan orang dewasa dan inovasi kurikulum. Selain itu, pihaknya juga menawarkan belajar dengan jarak dengan mendatangkan guru ke rumah atau komunitas di lingkungan, seperti kantor RW, RPTRA dan lainnya.
"Belajar dengan jarak itu dibutuhkan bagi siswa yang tidak memiliki akses gadget dan internet. Terakhir adalah belajar di sekolah di saat zona semua hijau. Ini juga tetap memerlukan inovasi kurikulum," jelasnya.
Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah memberikan diskon tarif provider untuk seluruh akademia, baik siswa, guru dan lainnya. Jika diperlukan, tarif provider itu digratiskan untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Lalu pemerintah disarankan memberikan kemudahan SPO atau biaya sekolah untuk sekolah swasta.
"Mas Menteri juga harus meningkatkan infradigital dengan membuat aplikasi belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta membuat bahan belajar seperti buku dan sebagainya melalui format pdf," tegasnya. (hnk)
