Jakarta, Harian Umum-  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai kinerja aparat di tingkat kelurahan merosot di era pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.

Pasalnya, pungutan liar (Pungli) kini kembali marak, terutama untuk pengurusan PM-1 atau surat keterangan dari kelurahan sebagai syarat penerbitan sertifikat tanah dari girik; dan lurah pun datang lebih siang dibanding di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Untuk pengurusan PM-1 warga dimintai Rp10 juta, Rp50 juta dan Rp100 juta," katanya kepada wartawan saat acara halal bihalal Fraksi PDIP DPRD DKI di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Pras, demikian Ketua DPRD DKI ini disapa, mengaku tahu tentang adanya praktik Pungli ini dari laporan yang masuk kepadanya, termasuk yang disampaikan langsung ke kantornya di lantai 10 Gedung DPRD DKI.

Ketika ditanya di kelurahan mana praktik Pungli itu terjadi, politisi PDIP ini enggan menyebutkannya.

"Sebut saja di semua kelurahan," katanya.

Mantan ketua Tim Pemenanangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017 ini mengaku, ia akan membongkar kasus ini.

"Saya akan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan)," tegasnya.

Pras juga menyoroti kinerja lurah yang dinilai menjadi malas.

"Dulu di era Ahok, jam 07:00-08.00 lurah sudah di kantor. Sekarang mereka datang lebih siang, sehingga sudah menjadi seperti bos," katanya.

Ia pun berharap Anies-Sandi mendengarkan suara PDIP, karena apa yang disampaikannya ini objektif, bukan subjektif. (rhm)