Jakarta, Harian Umum - Setiap pelaksanaan ajang pemilihan penyelanggara negara, baik melalui Pilkada (pemilihan kepala daerah), Pileg (pemilihan legislatif) hingga Pilpres (pemilihan presiden), lembaga survey kerap mewarnai gelaran pesta demokrasi tersebut.
Dari lembaga survey yang sudah dikenal publik hingga lembaga survey yang baru muncul, ramai-ramai melakukan survey terhadap elektabilitas pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu.
Namun peran lembaga survey mulai dipertanyakan. Sebab hasil survey lembaga-lembaga tersebut kerap berbeda dengan hasil perhitungan KPU (komisi pemilihan umum) atau KPUD (komisi pemilihan umum daerah).
Karena itu antan anggota DPR RI periode 2009-2014, Ahmad Yani menyarankan agar lembaga survey harus diminta pertanggungjawabannya terhadap hasil surveynya. Sebab banyak survey yang dilakukan lembaga survey tidak sesuai fakta.
"Setelah penyelenggaraan Pemilu usai, lembaga survey harus mempertanggungjawabkan hasil surveynya. Kalau perlu sebelum merilis hasil survey, mereka harus disumpah terlebih dahulu," kata Yani, di Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Hal tersebut, Yani melanjutkan dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika. "Survey di Amerika, Hilari menang atas Trump. Namun kenyataanya malah sebaliknya. Akhirnya lembaga survey diminta membuka datanya. Diminta pertanggungjawabannya. Tidak bisa seenak saja membeberkan hasil survey setelah berbeda, lembaga survey tersebut tidak ada sanksi apapun," ucap Yani.
Meski begitu, Ahmad Yani menyayangkan hingga saat ini, di Indonesia belum memiliki sistem untuk mempertanggungjawabkan hasil lembaga survey. "Sayangnya memang, hingga saat ini kita belum memiliki alat untuk mempertanggungjawabkan lembaga survey," ujar Yani.
Padahal menurut Yani, sistem untuk mempertanggungjawabkan lembaga survey sudah diperlukan. Sebab saat ini hasil lembaga survey khususnya lembaga survey yang sudah cukup dikenal publik, sudah mampu menggiring opini publik.
"Sekarang ini kan yang terjadi seolah-olah hasil lembaga survey besar sudah bisa dipercaya dan seakan-akan menjadi patokan publik. Bahwa hasil Pemilu akan seperti yang digambarkan lembaga survey tersebut," sebut Yani.
Yani berharap kedepan, sistem untuk mempertanggungjawabkan hasil lembaga survey harus segera dibuat. "Hal tersebut agar lembaga survey lebih kredible dan independen," pungkasnya. (Zat)
