Jakarta, Harian Umum-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku optimis bisa mempercepat dalam pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat setelah dirinya menandatangani surat perjanjian kerjasama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.
Pada perjanjian pinjaman ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun. Pinjaman itu akan dialokasikan untuk beberapa sektor; pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan olahraga.
"Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional. Pemulihan ekonomi saat ini akan berdampak baik untuk sektor usaha dan investasi," ujar Anies, Jakarta, Senin (27/7).
Diakuinya, Pemprov terus meningkatkan pelacakan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat di tengah upaya menggerakkan roda ekonomi.
"Kita tingkatkan kegiatan untuk penanganan secara proaktif. Jadi kita ingin agar ketika masyarakat sudah mulai berkegiatan ekonomi, pada saat yang bersamaan kegiatan racing testing yang kita lakukan di Jakarta itu meningkat sangat signifikan," ujar Anies.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada dua provinsi yang mendapat pinjaman dana pembangunan dari pemerintah pusat yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Untuk DKI Jakarta, katanya, realisasi atau pencairan pinjaman akan dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama, pencairan akan dilakukan pada 2020 dengan nilai pinjaman Rp4,5 triliun, dan untuk tahap kedua sebesar Rp8 triliun.
"Jakarta dan Jabar menjadi dipilih menjadi wilayah prioritas karena pengaruhnya terhadap produk domestik bruto (PDB/GDP) Indonesia begitu besar. DKI Jakarta itu sekitar 18 persen GDP kita. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bisa bangkit, dua itu sekitar 30% GDP kita. Jadi pengaruhnya besar ke perekonomian nasional," kata Sri.
Dia mengungkapkan, DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun, dengan rincian Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp 8 triliun tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk infrastruktur air bersih, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara untuk Jawa Barat, total pinjaman yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil dan jajarannya yakni mencapai Rp4 triliun. Sebanyak Rp1,9 triliun untuk 2020, serta Rp2,09 triliun untuk tahun ini, dengan rincian proyek untuk pembangunan RS, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penataan kawasan khusus. (hnk)
