Teheran, Harian Umum - Amerika Serikat (AS) mengamuk karena salah satu sekutunya di kawasan Teluk, yaitu Oman, mendatangi dekrit eksekutif dengan Iran untuk memperluas perdagangan dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.
Salah satu yang disepakati adalah bahwa Oman dan Iran akan bekerjasama untuk mengelola sistem tol yang berlakukan Iran di Selat Hormuz.
Ancaman itu disampaikan Menteri Keuangan AS Scott Kenneth Bessent pada Kamis (28/5/2026) melalui akun X-nya.
"AS tidak akan mentolerir upaya apa pun untuk membangun sistem tol transit di Selat Hormuz,” katanya.
Bssent menambahkan bahwa Kesultanan Oman, khususnya, harus menyadari bahwa Departemen Keuangan AS akan “tanpa henti mengejar pihak mana pun yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, dalam menerapkan biaya transit di Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan bahwa aktor yang terlibat kesepakatan itu dapat menghadapi sanksi.
"Peringatan ini merupakan penentangan tegas Washington terhadap setiap langkah yang dapat memperkenalkan biaya atau pungutan pada transit maritim melalui jalur air strategis itu," katanya.
Atas ancaman itu, para elit Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang intinya mendukung Oman dan akan berdiri di sampingnya.
'Teheran akan selalu mendukung Oman, tidak peduli seberapa besar tekanan atau sanksi yang dikenakan AS. Meskipun mendapat peringatan keras dari Donald Trump, dukungan Iran untuk Oman tidak akan pernah berubah," kata Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dikutip dari akun X IRGC, @IRGC-IRAN_News, dikutip Jumat (29/5/2026).
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran, Esmaeil Baqaei, pada Jumat (29/5/2026), mengecam keras ancaman Bessent terhadap Kesultanan Oman.
"Ia menggambarkan pernyataan tersebut sebagai upaya yang tidak beralasan untuk menekan negara merdeka dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan bahwa pernyataan tersebut merusak norma-norma diplomatik dan hubungan internasional," kata Baqaei dikutip dari Al Mayadeen.
Ia bahkan menilai ancaman AS itu sama dengan pemerasan terhadap Oman, dan mengingatkan bahwa menargetkan negara-negara berdaulat dengan cara seperti ini tidak dapat diterima dalam diplomasi internasional.
"Kemerdekaan dan kedaulatan Oman harus dihormati," tegasnya.
Baqaei lebih lanjut menyatakan bahwa ancaman untuk menjatuhkan sanksi kepada Oman adalah dalih yang lemah yang merupakan "tindakan ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional".
Sultan Oman Yang Mulia Sultan Haitham bin Tarik, menanggapi ancaman AS dengan santai.
"Oman tidak akan membayar upeti tersebut. Ancaman ini adalah bukti intimidasi dan kegagalan Trump di kawasan (Teluk) ini. Kami tetap teguh pada pendirian kami mengenai perang melawan Iran," katanya. (rhm)
