Jakarta, Harian Umum - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kamis (4/9/2025) siang menggelar aksi damai bertajuk “#SelamatkanIndonesia” di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Aksi ini digelar untuk menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disampaikan dalam pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR pada Rabu (3/9/2025) kemarin.

"Hasil pertemuan, memang DPR berkomitmen untuk membahas dan mempertimbangkan (tuntutan), tapi kita tetap akan melakukan aksi damai,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzzamil Ihsan saat dikonfirmasi media.

Ia menegaskan bahwa aksi damai ini menjadi komitmen mahasiswa kepada rakyat meski sudah ada pertemuan dengan pimpinan DPR, sekaligus untuk mengingatkan bahwa sebagian dari tututann itu memiliki tenggat waktu sampai Jumat (5/9/2025) besok.

Sebab, kata dia, tuntutan itu lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas, termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Selain itu,, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo
1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri 
1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
2. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
3. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik
1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
2. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
3. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR
1. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
2. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
3. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI
1. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
2. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
1. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
2. Ambil langkah darurat untuk cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
3. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 adalah sebagai berikut.
1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
(rhm)