Jakarta, Harian Umum - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan perlindungan saksi dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.
Total telah delapan saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK.
"Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam," Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kedelapan orang tersebut statusnya masih sebagai saksi dalam kasus yang menghebohkan itu. Dari delapan orang tersebut, satu di antaranya meminta perlindungan menjadi justice collaborator (JC)
"Ya satu di antaranya itulah, satu di antaranya itu (jadi justice collaborator)," ungkap Wawan.
Sebelumnya, Polri mengajukan perlindungan untuk enam orang saksi, dan sejauh ini, sebagaimana Ketua LPSK Achmadi, sejak 6 November LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan tersebut.
Selama proses penelahaan berlangsung, LPSK berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara penyadapan Ilegal itu.
Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Irjen Pol Ahrie Sonta Dipecat
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal, di mana salah satunya, yakni Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari kepolisian setelah menjalani sidang kode etik profesi Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. (man)