Duh! Anies-Sandi Dikabarkan Tak Boleh Usik 3 Kasus Ahok Hingga Pilpres 2019 Selesai

24/02/2018 05:18 WIB PEMERINTAHAN
anies sandiii.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno dikabarkan mendapat tekanan dari Istana Negara untuk tidak mengusik kasus-kasus yang melibatkan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga usai Pilpres 2019.

Kasus-kasus dimaksud adalah kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) seluas 3,64 hektare yang merugikan Pemprov DKI Rp191 miliar; kasus pembelihan lahan di Cengkareng yang merugikan Pemprov DKI Rp668 miliar; dan kasus suap proyek reklamasi.

"Saya dapat info valid; Anies-Sandi mendapat tekanan dari Medan Merdeka Utara (Istana, red) agar jangan mengungkit-ingkit kasus Sumber Waras, Cengkareng dan reklamasi, sampai Pilpres 2019 selesai," kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Tidak dijelaskan dari siapa info didapat, namun Amir menjelaskan bahwa tekanan itu datang karena jika Anies terus mempersoalkan kasus-kasus tersebut dan akhirnya Ahok menjadi tersangka, terpidana kasus penistaan agama yang divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu akan "bernyanyi merdu" dan menyeret nama Presiden Jokowi.

"Karena memang ada indikasi kalau ada peran Jokowi di kasus Sumber Waras dan reklamasi, baik secara langsung maupun tidak. Apalagi karena seperti yang kita tahu, Jokowi akan maju lagi sebagai calon petahana di Pilpres 2019," katanya.

Meski demikian pengamat yang juga ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini meminta Anies-Sandi tak perlu memikirkan tekanan itu, dan tetap fokus untuk mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Meski demikian, katanya,  karena 90% APBD 2017 dilaksanakan di era Ahok-Djarot (Januari-15 Oktober 2017), maka kecil kemungkinan tahun ini, melalui APBD itu, Anies-Sandi akan mendapatkan WTP.

Karenanya, lanjut dia, Anies-Sandi harus berjuang untuk tahun depan dengan mengelola APBD 2018 dengan sebaik-baiknya, dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi BPK dari hasil audit APBD 2016 dan APBD tahun-tahun sebelumnya.

Di antara rekomendasi itu adalah membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada 2014, pembelian lahan di Cengkareng pada 2015, serta menyelesaikan 6.000 temuan BPK dari hasil audit terhadap laporan keuangan DKI 2016.

"Saya yakin kalau Anies konsisten menyelesaikan rekomendasi itu, juga konsisten untuk tetap menghentikan proyek reklamasi, 57,96% warga Jakarta yang memilihnya saat Pilkada DKI 2017 akan mendukung. Jadi, modal politik Anies-Sandi untuk melawan tekanan Medan Merdeka Utara cukup kuat," tegasnya.

Seperti diketahui, proses pembelian lahan Sumber Waras terjadi saat Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan saat pembelian terjadi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi yang bernama Jan Darmadi, menjabat sebagai Ketua Yayasan Kesehatan RS Sumber Waras.

Untuk kasus reklamasi, Jokowi dicurigai terlibat karena selain dana kampanyenya saat pilpres 2014  diduga ada yang berasal dari pengembang proyek reklamasi, juga karena saat masih menjadi gubernur DKI, Jokowi menerbitkan Pergub No 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir  dan Pulau-pulu Kecil yang menjadi payung hukum proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Itu sebabnya pemerintahan Jokowi begitu kuat mendukung proyek tersebut, dan menentang keinginan Anies-Sandi untuk memghentikannya.

Hingga berita ditayangkan, Anies-Sandi belum dapat dikonfirmasi soal adanya tekanan dari Istana. Begitu pun pihak Istana. (rhm)

BERITA TERKAIT