RIDWAN Kamil dapat digugat secara hukum perdata, tata usaha negara dan pidana, meski telah lengser dari jabatan sebagai gubernur.
------------------------------
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan dan mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat.
Meski dengan penuh jumawa, Ridwan Kamil menyebut ratusan penghargaan telah didapat, tetapi rakyat Jawa Barat lah yang merasakan kepemimpinannya sebagai gubernur selama lima tahun itu sukses atau tidak.
Penilaian biasanya di ujung masa jabatan, dan faktanya di hari akhir Ridwan Kamil menjabat muncul elemen masyarakat Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat melakukan aksi dan menyerahkan"rapor merah" Ridwan Kamil ke DPRD Jawa Barat.
Berita muncul juga saat itu, ternyata Ridwan Kamil dilaporkan oleh Beyond Anti Corruption (BAC) atas dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung dalam pembangunan Masjid Al Jabbar di Bandung.
Satu hari sebelum purna tugas, RIdwan Kamil juga didemo kelompok masyarakat Manggala Garuda Putih (MGP) karena dinilai telah meninggalkan utang Rp4 trilyun atas program PEN yang akan menjadi beban bagi masyarakat Jawa Barat.
Lucunya, bentuk perpisahan jabatan gubernur diwarnai dengan karnaval di mana Ridwan Kamil berkostum aneh. Entah apa, tetapi nampaknya kostum capung sebagaimana disebut detikNews. Sementara istrinya, Artalia memakai kostum kupu-kupu. Ridwan Kamil terkesan eksentrik. Jadi, teringat Presiden Jokowi yang biasa "tidak nempat" di mana pada acara resmi kenegaraan selalu menggunakan pakaian adat beragam. Terakhir, pakaian Amangkurat "sang pembantai" rakyat dan ulama.
Capung itu terbang ke sana sini dengan ringan, berkepala besar, bersayap warna warni, mata yang mampu melihat warna lebih dari warna pokok merah hijau dan biru; bernapas dengan anus; dan memangsa hewan atau karnivora. Hewan ini predator di balik keindahannya. Lalat, nyamuk, ngengat, rayap, semut dan kupu-kupu bisa dimangsanya. Capung kecil memakan ikan-ikan kecil di air.
Yang lebih parah dan menyakitkan adalah "prestasi" Ridwan Kamil membuat patung.
Patung Soekarno siap didirikan di lahan aset Pemprov Jawa Barat dengan "merebut" halaman GOR Taman Saparua Bandung, persis di depan Kodiklat TNI AD. Protes masyarakat sudah banyak, bahkan puluhan organisasi dan kelompok melakukan aksi yang menutut agar pembuatan patung itu dibatalkan. Selain API, mereka adalah Kappak ITB, Gerak Jabar, Gebrak, APP TNI, Al-Irsyad, Parmusi, Ikadi, Jundullah, PA 212, Persis Jabar, Fungsionaris MUI, DMI, Forum Doktor dan Advokat Muslim, dan lain-lain.
Semua menolak keras agenda "pribadi" Ridwan Kamil yang dinilai tanpa prosedur hukum yang benar dan berbau kongkalikong dengan sebuah yayasan swasta. Seperti ada gratifikasi patung untuk kepentingan politik pragmatik.
Dalih demi menghormati Bung Karno sebagai proklamator, sulit untuk diterima. Proklamator itu Soekarno dan Hatta. Menghormati Bung Karno tanpa menghormati Bung Hatta adalah bentuk penistaan dan pengkhianatan. Jikapun itu sebagai monumen perjuangan, maka sudah ada monumen di Bandung, baik rumah Inggit Garnasih di Jalan Ciateul, maupun penjara Banceuy atau Gedung Indonesia Menggugat. GOR Saparua tidak memiliki kaitan dengan sejarah perjuangan Bung Karno.
Pembangunan Patung Soekarno bermasalah secara teologis, sosiologis, politis dan yuridis. Teologis menyangkut umat Islam yang secara keagamaan mempermasalahkan larangan atau keharaman membuat patung manusia. Kultus menuju keberhalaan. Sosiologis karena tidak ada sosialisasi lebih dahulu tentang rencana pembuatan patung. "Ujug-ujug" ada ground breaking saja. Ridwan Kamil meletakkan batu pertama. Secara sosiologis kecacatan ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Jawa Barat yang menolak.
Aspek politis sangat kental. Patungisasi Soekarno adalah program Megawati. Sekjen PDIP Hasto saat ground breaking menyebut peluang Ridwan Kamil menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Soekarno itu Bapak Nasakom dan secara terang-terangan melindungi PKI. TNI adalah korban PKI. Patung Soekarno akan dibangun di depan Kodiklat TNI AD dan dekat Makodam III Siliwangi. HR Dharsono dan AH Nasution adalah mantan Pangdam Siliwangi yang gigih melawan PKI.
Secara yuridis, pembuatan patung Soekarno dilakukan tanpa persetujuan, pembahasan bahkan sepengetahuan DPRD Jawa Barat. Padahal, yang digunakan adalah tanah atau lahan aset Pemprov Jawa Barat. Melanggar Perda No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengabaikan UU No 14 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ridwan Kamil dapat digugat secara hukum perdata, tata usaha negara dan pidana, meski telah lengser dari jabatan sebagai gubernur.
Ironinya, kader Golkar ini justru melapor kepada Ketum PDIP untuk menyampaikan proses pembangunan patung yang telah mencapai 70 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa memang pembangunan patung Soekarno adalah kepentingan partai politik, bukan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Bukan aspirasi dari rakyat Jawa Barat. Pantas jika rakyat Jawa Barat sampai kapanpun tetap akan menolak keras.
Ridwan Kamil ini sangat "pede", bahkan berlebihan dengan prestasinya. Seolah-olah sudah sempurna semua pekerjaannya. Jabar juara. Juara apa? Ketimpangan ekonomi meningkat, angka korupsi masih tinggi dan LGBT-nya ternyata juara. Belum lagi dalam alokasi dana bantuan Ormas dan lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok budaya, dinilai timpang atau tidak adil. Tidak memiliki standar atau tolok ukur yang baku. Terkesan "kumaha aing" dan manipulatif.
Ujungnya sombong. Bagaimana bisa seorang Ridwan Kamil mengakhiri jabatan dengan tidak bersikap rendah hati, tetapi "ngajago", meremehkan tugas Pejabat Gubernur. Ia menyatakan bahwa Pj Gubernur itu hanya tinggal duduk manis dan tidur nyenyak. "Si Pj ini yang penting menjaga aja prestasinya, ibarat kayak Persib lah sudah juara". Hadeuh, Kang Emil.
Tapi memang karnaval perpisahan dengan kostum papatong atau dragonfly atau capung mungkin pas-pas saja "hulu na gede". Memang besar kepala. Jumawa, karena mampu melihat dengan mata bersudut 360 derajat. Hanya sayang, capung yang kecil dan ringan terbang kesana kesini itu ternyata adalah hewan predator.
Ridwan Kamil memang Gubernur "butut".
Bandung, 9 September 2023
