TANGSEL, HARIAN UMUM - Saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta penundaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Fraksi PDI Perjuangan justru menuding hal tersebut (penundaan RAPBD yang diajukan PSI) merupakan ajang mencari sensasi.
Dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel, Putri Ayu Anissa bahwa PSI semestinya membahas kejanggalan anggaran lewat kelembagaan. Pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
"Harusnya PSI sampaikan keganjalannya (anggaran) di Badan Anggaran, kalaupun mau menunda ya sampaikan di Badan Musyawarah. Sah sah saja dan kami menghargai sikap PSI, tapi tetap perlu dilalui secara kelembagaan," kata Wanita yang akrab disapa Ayu tersebut melalui pesan whatsappnya, Rabu (20/11/2019).
"PSI perlu menghargai proses mekanisme DPRD karena sebagai anggota legislatif kami juga punya mekanisme di DPRD, setelah itu silahkan sampaikan pandangannya. PDI Perjuangan adalah partai yang sangat berhati-hati dalam bersikap, kami tidak mau reaksioner. Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kami lebih mengedepankan esensi daripada sensasi," tambahnya.
Ayu justru menuding bahwa sikap perjuangan PSI, tidak selaras dengan kenyataan saat rapat bersama Banggar. Menurutnya, PSI lebih banyak memilih perlawanan terhadap koreksi RAPBD melalui jalur- jalur yang mengundang sensasi.
"Menurut Bung Karno, nasionalis sejati adalah tempat bertemunya kata dan perbuatan. Saya merasa hal ini (koreksi RAPBD lewat media) tidak selaras dengan sikap teman-teman PSI. Dalam rapat badan anggaran teman-teman PSI tidak pernah menunjukan semangat keberpihakan atau perlawanannya dalam proses penganggaran, mereka cenderung diam. Lantas saat kami sedang fokus pada pengesahan anggaran, tiba-tiba PSI malah memilih bersikap di media. Sikap apakah ini?" tandasnya.
Seperti diketahui, PSI Tangsel meminta penundaan RAPBD 2020 dikarenakan kurangnya waktu untuk menelisik anggaran yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, PSI menilai kurang transparannya anggaran, membuat penundaan RAPBD perlu dilakukan.
"Kita akan mengajukan penundaan Rapat Paripurna RAPBD 2020 ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Tangsel. Kita masih kurang waktu untuk mengetahui detail anggaran yang diajukan oleh OPD. Substansinya adalah transparansi anggaran, oleh sebab itu kita minta ditunda," kata Sekretaris Fraksi PSI, Aji Bromokusumo dalam jumpa pers.
