Jakarta, Harian Umum - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendapatkan dokumen yang di dalamnya terdapat informasi bahwa China akan menghentikan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tak dijelaskan darimana dokumen itu didapat, tetapi dari apa yang dilihat harianumum.com, Sabtu (22/6/2024), dokumen yang terdiri dari tiga halaman itu dibuat dalam dua bahasa, yakni China dan Indonesia. Yang dalam bahasa China dibuat dalam dua versi, yakni versi huruf China dan huruf latin.
"Perubahan sikap China (dari mendukung IKN berbalik menjadi akan menyetop investasinya) disebabkan oleh perubahan sikap politik Jokowi pada Pilpres 2024 lalu," kata Amir.
Dijelaskan, berdasarkan informasi yang sebelumnya ia dapatkan, semula Jokowi diduga sepakat dengan China untuk mengusung Ganjar Pranowo bersama PDIP, tetapi kemudian membelok mendukung Prabowo dan bahkan "menitipkan" anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo sebagai Cawapres," imbuhnya.
"Pengkhianatan" Jokowi ini, lanjut Amir, membuat Partai Komunis China (PKC), partai yang berkuasa di Negara Panda ituz marah dan kecewa. PKC lalu mengutus pengurusnya dan menugaskan agennya di Indonesia untuk memantau IKN, sekaligus memata-matai Prabowo yang menjadi pemenang Pilpres 2024.
Hasilnya, para utusan itu menilai investasi di IKN tidak akan menguntungkan bagi China karena selain masalah pembebasan lahan yang belum tuntas, juga karena ada informasi bahwa Amerika akan membangun pangkalan militer di Kalimantan.
Selain itu, para utusan juga tidak yakin Prabowo akan meneruskan pembangunan proyek senilai Rp466 triliun.itu, karena Prabowo lebih berat ke Amerika dibanding China
"Jadi, di dokumen itu disebutkan bahwa para utusan PKC akan menyarankan kepada Presiden China Xi Jin.Ping agar menghentikan investasi di IKN," kata Amir lagi.
Seperti diketahui, IKN.merupakan proyek kontroversial yang digagas Presiden Jokowi, karena selain proyek ini memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, juga dibangun di saat pemerintah sebenarnya tidak punya uang, sehingga untuk.memviayai proyek-proyek infrastrukturnya, pemerintah berutang dari berbagai negara, termasuk China.
Pada awal 2024 silam, utang itu tercatat telah mencapai Rp8.000 triliun lebih
Selain hal tersebut, pemindahan ibukota menurut banyak.pengamat, termasuk Amir, tidak diperlukan karena Jakarta masih layak sebagai ibukota bagi Indonesia.
Kita tunggu apakah China benar-benar akan menghentikan investasinya di IKN, karena.jika informasi yang diperoleh Amir disetujui Xi Jinping, tentu akan ada pengumuman resmi dari pemerintah China.
Jika China hengkang dari IKN, bisa jadi proyek Jokowi itu akan mangkrak karena saat rapat dengan Komisi VI DPR pada 11 Juni 2024 lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum ada investor asing yang masuk di IKN. (rhm)
