Jakarta, Harian Umum - Jakarta Barometer mengkritik pihak-pihak yang menyoroti secara negatif kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mencopot pejabat di BUMD-BUMD.
Terakhir, pekan lalu, Heru mencopot tiga komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan dua komisaris serta direktur utama dan seorang direktur di PT Jakarta Tourisindo/Jakarta Experience Board (JXB).
"Sorotan tersebut muncul dari sisi politis belaka, dan Jakarta Barometer sangat menyayangkan hal tersebut," kata Jim Lomen Sihombing, inisiator Jakarta Barometer, melalui pesan tertulis, Minggu (16/7/2023) malam.
Ia mengingatkan bahwa Heru telah mencanangkan Jakarta menjadi Kota Global, sehingga hal itu tentunya tidak luput dari penyehatan BUMD.
Sebab, menurutnya, meningkatkan kinerja perusahaan daerah milik Pemprov DKI juga merupakan bagian penting yang harus dilakukan.
Heru, kata alumni Universitas Trisakti itu, tentu memiliki pertimbangan yang cukup matang sebelum mengambil keputusan.
"Pro kontra terhadap kebijakan tersebut sangat lumrah, tetapi Jakarta Barometer mengecam pihak-pihak yang melihat kebijakan ini hanya sekedar dari mata KEPENTINGAN politik saja, di mana seakan akan kebijakan ini ingin membersihkan orang-orang yang merupakan bagian dari gubernur DKI sebelumnya," imbuh dia.
Jim menyebut, BUMD perlu ditata kembali, baik dari aspek penggunaan anggaran, operasional organisasi, personal prganisasi yang professional, program kerja, target capaian, dan lain-lain, karena BUMD, menurutnya, merupakan garda terdepan Pemprov DKI dalam menunjang semua kegiatan program pembangunan yang dicanangkannya.
"Selain sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat, BUMD juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan agar tidak terus membebani APBD DKI, khususnya BUMD yang bergerak di wilayah bisnis murni," kata Jim lagi.
Ia menegaskan, Jakarta Barometer mengapresiasi Heru atas upaya penyelamatan dan penyehatan jajaran direksi dan komisaris di beberapa BUMD yang telah dilakukannya, karena selama ini kinerja BUMD-BUMD milik DKI memang masih kurang maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, lebih mengutamakan keuntungan semata tanpa melihat kualitas pelayanan, dan berorientasi sekedar menjalankan tugas-tugas organisasi perusahaan tanpa berani mencanangkan capaian target maksimal.
"Oleh karena situasi tersebut perlu dilakukan pembenahan. Salah satunya penggantian personel direksi dan komisaris," katanya.
Jim juga menyebut kalau kebijakan penyegaran dengan mengganti personel, amat lumrah dilakukan dalam sebuah organisasi di manapun, termasuk dalam perusahaan yang dimiliki pemerintah dengan tujuan utama demi penyehatan perusahaan.
'Jakarta Barometer mengajak seluruh masyarakat Jakarta, dan semua pihak yang ingin agar BUMD DKI dapat maksimal dalam kerja, untuk tidak menjadikan kebijakan ini polemik, karena dapat mengganggu iklim kerja. Situasi yang kondusif sangat dibutuhkan agar dapat segera mencapai target yang ditentukan, terlebih juga dapat mendorong wacana Jakarta mejadi Kota Global, sehingga perlahan namun pasti menemukan titik tolaknya," pungkas Jim. (man)
