Jakarta, Harian Umum - Teheran membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Iran meminta kesepakatan dan setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Klaim itu disampaikan Trump pada Sabtu (1/8/2026), melalui akun Truth Social-nya sebagai alasan pembatalan rencananya bersama Israel untuk menyerang fasilitas energi Iran.
"Tidak ada kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, dan proposal Qatar yang didukung AS untuk membuka kembali jalur air strategis itu adalah salah," kata Fars News mengutip keterangan pejabat militer Iran, dikutip Senin (3/8/2026).
Di akun Truth Social-nya, Trump mengeklaim bahwa Amerika Serikat (AS) "siap siaga dan siap untuk melawan Republik Islam Iran".
"Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, untuk menahan diri dari serangan apa pun karena batasan kesepakatan telah disepakati. Ini akan mencakup PEMBUKAAN SELAT HORMUZ SECARA SEGERA, LENGKAP, dan TOTAL, dan mengakhiri ancaman nuklir Iran," kata Trump.
Fars juga mengatakan, klaim dari media Israel Channel 12 bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menerima kesepakatan itu, sepenuhnya salah dan dibuat-buat.
"Republik Islam Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup dalam keadaan apa pun, dan perjalanan maritim hanya diizinkan melalui rute yang telah ditentukan dengan persetujuan dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam," tegas Fars.
Iran Takkan Melepas Selat Hormuz
Sementara itu, Al Mayadeen melaporkan, terkait pembicaraan Iran dan Oman soal Selat Hormuz, Juru bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baghaei, pada hari Minggu (2/8/2026) waktu setempat menjelaskan bahwa pembicaraan itu bersifat bilateral, tanpa melibatkan pihak ketiga, dan menekankan bahwa kondisi di selat tersebut tidak akan kembali seperti sebelum perang AS terhadap Iran.
"Baghaei menegaskan bahwa diskusi dengan Muscat berfokus pada pembentukan mekanisme untuk melindungi kepentingan Iran, sebuah upaya yang menurutnya telah berlangsung selama beberapa waktu dan bukan merupakan inisiatif baru," kata Al Mayadeen.
Baghaei mengklarifikasi bahwa pembicaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan apakah selat tersebut akan "dibuka" atau "ditutup", dan mencatat bahwa penutupannya disebabkan oleh blokade angkatan laut AS terhadap perairan Iran.
Mengutip Klausul Lima dari nota kesepahaman Islamabad yang ditandatangani dengan AS pada Juni 2026, Baghaei mengatakan bahwa pengelolaan Selat Hormuz di masa mendatang berada di tangan Iran, dengan berkonsultasi dengan Oman dan melalui dialog dengan negara-negara regional.
Ia menyoroti bahwa dalam 22 hingga 23 hari pertama setelah nota kesepahaman berlaku, jalur utara selat tersebut tetap sepenuhnya aman dan terbuka untuk pelayaran.
Namun, sebelum jangka waktu 30 hari berakhir bagi lalu lintas maritim untuk kembali ke tingkat sebelum perang, AS melancarkan serangan baru terhadap Iran, dan Iran memperingatkan konsekuensinya akan bersifat regional.
Baghaei menekankan bahwa Teheran tidak akan mundur dari posisinya di bawah ancaman atau tekanan media.
"Pernyataan dari pejabat AS tidak akan merusak kepentingan Republik Islam," katanya.
Baghaei merujuk pada pola ancaman AS selama dua tahun yang kini menghasilkan dua perang nyata, yang keduanya tidak menghasilkan hasil yang diinginkan Washington.
Mengenai upaya diplomatik, Baghaei mengatakan kontak Menlu Abbas Araghchi dengan para pejabat di Pakistan dan Turki membawa peringatan yang jelas kepada Washington bahwa setiap tindakan terhadap Iran akan dibalas dengan respons yang proporsional.
"Semua teman dan negara tetangga harus memahami bahwa konsekuensi dari setiap serangan AS terhadap infrastruktur Iran akan memengaruhi semua orang," tegas Baghaei. (man)
