Jakarta, Harian Umum - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif bagi pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah keduanya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Oktober 2017 mendatang.
"Sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur dan DPRD adalah lembaga negara. Jadi, DPRD juga bagian dari pemerintah. Dan jika kita bicara tentang pemerintahan, maka kita bicara tentang kesejahteraan rakyat," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta HM Ashraf Ali di gedung Dewan, Senin (29/5/2017).
Ia menambahkan, tingkat kesejahteraan rakyat diukur oleh regulasi, baik dalam bentuk APBD, Perda, SK Gubernur maupun instruksi gubernur (Ingub), dan sejauh kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat banyak, maka tak boleh ada yang menghalangi.
"Jadi, buat Fraksi Golkar, kalau kebijakan-kebijakan Anies-Sandi demi kepentingan rakyat, maka tak ada alasan untuk tidak mendukung," imbuhnya.
Namun demikian Ashraf mengakui, sebelum dukungan diberikan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji dulu program-program yang akan digulirkan, sehingga dalam hal ini Golkar akan menjadi mitra yang kritis bagi Anies-Sandi, namun dalam bingkai yang konstruktif, bukan destruktif.
"Garis pokok kebijakan Golkar adalah mensejahterakan rakyat, sehingga jika kami menemukan adanya kebijakan-kebijakan atau program yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, akan ditolak," tegasnya.
Ketika disinggung tentang adanya kekhawatiran dari PKS, PAN dan Gerindra bahwa program-program Anies-Sandi kemungkinan bakal banyak yang diboikot atau dijegal, karena fraksi ketiga partai itu di DPRD hanya menguasai 28 dari 106 kursi, Ashraf mengatakan, kedua partai itu tak perlu khawatir
"Golkar dewasa dalam berpolitik. Ketika kebijakan Anies-Sandi bisa menyejahterakan rakyat, maka tak ada lagi ego politik. Pilkada telah lewat," tegasnya.
Seperti diketahui, ada 10 fraksi di DPRD DKI Jakarta, dimana enam di antaranya mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta.
Keenamnya adalah PDIP yang menguasai 28 kursi, PPP yang menguasai 10 kursi, Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi), dan NasDem (5 kursi).
Fraksi Demokrat (10 kursi) berada pada posisi abu-abu karena bersikap netral. (rhm)
