JAKARTA, HARIAN UMUM - Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai penyebab penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako oleh Pemprov DKI tidak tepat sasaran lantaran ada permasalahan terkait pendataan.

"Penerima (bansos) di Jakarta memang bermasalah. Sejak awal saya sudah menduga data menjadi masalah," kata Gembong di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2020).

Tak heran, menurut Gembong, ada kasus pendistribusian Bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 salah sasaran. "Yang terjadi saat pembagian bansos adalah ada orang yang seharusnya tidak dapat, akhirnya dapat," ungkap Gembong.

Ke depan, Gembong menyarankan agar Pemprov DKI mengevaluasi segala permasalahan terkait penyaluran sembako yang tidak tepat sasaran. Sehingga pembagian bansos di tahap berikutnya tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan luput dari pendataan.

"Tahap kedua nanti bisa direvisi segala masalah di tahap pertama. Hal-hal yang kurang tepat bisa dievaluasi untuk berikutnya," pungkas Gembong.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerima sembako sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di ibu kota. Dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Pendistribusian dilakukan dari dimulai dari tanggal 9 hingga 23 April 2020 mendatang. Hingga hari ini Pemprov DKI mengkonfirmasi telah mendistribusikan sebanyak 88.942 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19.

Sementara komposisi bantuan sosial yanag bersumber dari relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tersebut berupa komoditas bahan pangan pokok, masker kain, dan sabun yang dikemas rapat. (Zat)