Jakarta, Harian Umum - Program Koperasi Desa/Keurahan Merah Putih (KDKMP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai melanggar sejumlah aturan perundang-undangan.
Pemohon uji materil perkara yang diregistrasi dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026 ini adalah Sabiq Muhammad, seorang kepala desa (Kades) sebagai Pemohon I; Ketua Umum Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute) Maksum Syam sebagai Pemohon II; dan Ketua Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari, Muhammad Tauhid Aminulloh, sebagai Pemohon III.
Landasan uji materil terhadap KDKMP adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Dikutip dari laman MK, Jumat (6/11/2026), saat sidang uji materil Selasa (3/11/2026), kuasa hukum para Pemohon, Agil Oktaryal, mengatakan ada sembilan alasan mengapa kliennya menguji materil KDKMP.
1. Kewenangan anggota yang diabaikan dalam menentukan arah koperasi.
2. Pemaksaan pembiayaan KDKMP menghilangkan peran warga terhadap keputusan pembangunan dan mengabaikan prinsip demokrasi koperasi, sehingga bertentangan dengan hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif.
3. Program KDKMP tidak dapat menjadi dasar otomatis pembebanan keuangan dan aset desa, maupun pengesampingan musyawarah dalam penetapan kebijakan pembiayaan lintas tahun.
"Bahwa dana desa merupakan instrumen penting untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diperlukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur," jelas Agil.
4. UU Desa tidak menjamin tanggung jawab pembiayaan pemberi tugas secara tegas, sehingga memungkinkan beban pembiayaan program pusat dipindahkan ke desa.
Menurut Pemohon, apabila pemerintah pusat memberikan penugasan kepada kepala desa untuk melaksanakan atau mendukung KDKMP, pemerintah pusat harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan pembiayaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas tersebut.
"Pembiayaan dimaksud harus dirumuskan secara jelas sebagai komponen pendanaan tersendiri yang melekat pada program dan penugasan tersebut, sehingga tidak serta-merta dimaknai bersumber dari dana desa yang telah tersedia untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
5. Pemohon menekankan prinsip demokrasi dan kemandirian koperasi yang terabaikan.
Pemohon menilai pembentukan KDKMP mengabaikan prinsip demokrasi dan kemandirian serta pelaksanaan lebih ditentukan oleh pemerintah pusat daripada kebutuhan dan keputusan anggota.
6. Pemohon menilai penggunaan dana desa untuk KDKMP tidak boleh mengorbankan pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa penilaian kebutuhan dan manfaat yang memadai.
7. Program KDKMP dinilai tanpa dasar hukum hingga memberikan dampak buruk kepada tata kelola.
8. Pengendalian keputusan oleh pihak luar tanpa kejelasan tanggung jawab dan pengabaian prinsip kemandirian koperasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Urgensi dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 untuk membentuk Undang-Undang Perkoperasian yang baru.
Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan ketentuan-ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan.
Para Pemohon juga meminta agar Mahkamah menegaskan penugasan pemerintah pusat kepada desa wajib disertai pembiayaan yang memadai dari anggaran pemberi tugas dan tidak boleh dialihkan melalui pengurangan Dana Desa ataupun penjaminan aset desa.
Selain itu, para Pemohon meminta agar penyelarasan prioritas pemerintah tidak dijadikan dasar untuk mewajibkan penggunaan Dana Desa bagi pembentukan, permodalan, operasional, maupun pembayaran kewajiban koperasi yang merupakan bagian dari program pemerintah.
Para Pemohon meminta agar hasil Musyawarah Desa dan Rapat Anggota Koperasi tidak dapat dikesampingkan oleh intervensi ataupun keputusan pihak eksternal.
"Meminta agar pemerintah menghentikan model pelaksanaan program KDKMP yang memaksakan pembentukan koperasi dan membebankan risiko kepada desa sampai dibentuknya undang-undang baru yang selaras dengan prinsip konstitusi perkoperasian," kata para Pemohon dalam petitum itu. (man)
