Jakarta, Harian Umum – Pemilihan presiden 2019 tinggal 1 bulan lagi. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak becus terlihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) masih berantakan. Ada sekitar ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019, untuk memilih Presiden dan wakilnya di legislatif.
CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi Muhamad Taufik menyatakan temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan. Hasil sisiran tim data Seknas Prabowo-Sandi dari data DPTHP-2 banyak sekali keanehan karena satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.
"Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak, masak jumlah pemilih cuma 1. Warga yang lain kemana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan ,’’ kata Taufik di posko Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
Taupik menjabarkan, data resmi DPTHP-2 yang dianalisi tim data Seknas Prabowo-Sandi penuh dengan keganjilan. Bahkan, dugaan adanya manipulasu data sangat terasa.
’’Ingat, menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana. Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU focus saja perbaiki data pemilih’’ bebernya.
’’gak mungkin satu RT pemilihnya 1 orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU,’’ sambung Taufik.
Wakil Ketua DPRD DKI itu, mendesak KPU serius membenahi sengkarut DPT. Hal ini demi menghindari potensi kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. ’’Saya kira, masalah DPT ini harus segera dibereskan. Masa yang begini belum beres-beres. Memalukan,’’ sindirnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Data Pemilih Seknas Prabowo-Sandi Ahmad Sulhy mengaku, miris dengan persoalan DPT yang tak kunjung selesai. Padahal, daftar pemilih yang ditemukan di 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.
’’Pukul 11,00, tadi kami tim data seknas Prabowo-Sandi menyampaikan temuan hasil analisa DPT perbaikan kedua. Kami sampaikan, baru 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Saat ini Tim kami masih menelusuri seluruh wilayah Jakarta,’’ kata Sulhy.
Dia menjelaskan, 22 kelurahan ada 132 TPS yang memunculkan data pemilih hanya kurang dari 20 pemilih. Permasalahan, hampir sama dengan wilayah lain. Yakni, rata-rata satu RT itu satu pemilih. Ini bisa di cek langsung oleh KPU. Jika, hanya satu kelurahan mungkin pihaknya masih menerima alasan atau pembenaran KPU kesalahan input data.
’’Bayangkan, di Rawa Barat Kebayoran baru, hanya ada 7 RT. Tapi tertulis 8. Bagaimana tidak aneh,’’ beber Sulnhy.
Sulhy berharap DPT ini dapat selesai sesuai waktunya, dan diapun tak akan segan pidanakan dan ambil langkah ke DKPP.
