Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno agar tidak sembrono dalam melepas saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Pasalnya, niat dan tujuan baik untuk melepas saham di perusahaan yang memproduksi minuman keras (Miras) itu bisa saja justru menjadi bumerang bagi keduanya, jika tidak dilakukan secara elegan.
"Secara pribadi saya mendukung penuh kebijakan itu, karena Miras memang diharamkan dalam Islam dan penduduk Jakarta mayoritas beragama Islam," katanya kepada harianumum.com melalui telepon, Sabtu (19/5/2018).
Meski demikian, aktivis yang akrab disapa SGY ini menegaskan, Anies-Sandi harus memiliki alasan kuat dan masuk akal untuk menjelaskan mengapa saham sebanyak 26,25% itu dijual, sementara dari investasi ini per tahun Pemprov mendapat dividen rata-rata Rp38 miliar.
"Bahwa Anies-Sandi melepas saham itu karena untuk memenuhi janji kampanye, oke; bahwa Anies-Sandi hanya ingin mendapatkan PAD yang halalal thoyiban, oke; bahwa Miras merusak generasi penerus bangsa, oke; tapi Anies-Sandi jangan lupa bahwa business is business, ada tata cara ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi dan ada tata cara ketika memutuskan untuk mengakhiri investasi itu. Jangan sampai pelepasan saham itu membuat mereka justru terjebak pada kondisi dimana kondisi itu menjadi bumerang bagi mereka," tegasnya.
SGY melihat ada beberapa hal yang agaknya terabaikan oleh Anies-Sandi dalam rencananya melepas saham Pemprov di perusahaan yang didirikan oleh German Firm Archivel Brouwerij NV pada 1932 itu, yakni nama baik perusahaan paska pelepasan saham, nasib para pekerjanya, dan bahwa tidak semua penduduk Jakarta beragama Islam dan juga tidak semua turis memeluk agama tersebut.
Terkait nama baik Delta, jelasnya, seyogyanya pelepasan saham tidak digembar-gemborkan, apalagi hingga dimuat media massa selama berhari-hari karena perusahaan yang memproduksi bir bermerek Anker, Anker Stout, Kuda Putih, San Miguel dan Carlsberg itu merupakan perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek.
Biasanya, kata dia, jika terjadi pelepasan saham pada sebuah perusahaan terbuka seperti itu, pelepasan akan membuat pasar terguncang, sehingga tidak menutup kemungkinan nilai saham perusahaan langsung jatuh dan penjualan ambrol (capital loss).
"Jika kejatuhan nilai saham tak dapat dihentikan karena misalnya tidak ada isu positif yang dapat menopangnya, dan penjualan saham juga terus turun, tidak menutup kemungkinan perusahaan menjadi kolaps, sehingga terpaksa menjual sahamnya meski dalam keadaan rugi (cut loss)," katanya.
Karenanya, tegas mantan Relawan Presidium Anies-Sandi (PRAS) ini, penting bagi Anies-Sandi untuk menjaga nama baik PT Delta agar jangan sampai di satu sisi keduanya membuat Program OK OCE (One Kecamatan, One Centre Entreprenuership) untuk menciptakan lapangan kerja baru, namun di sisi lain mereka justru membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.
Ketika ditanya apa yang harus dilakukan Anies-Sandi mengingat berita pelepasan saham ini telah menjadi konsumsi publik? SGY menegaskan, Anies-Sandi sebaiknya mulai membatasi diri hingga pelepasan itu telah disetujui DPRD, karena selain masalah bisnis atau ekonomi, Anies-Sandi juga harus mempertimbangkan keterkaitan pelepasan saham itu dengan masalah sosial.
"Soal haram halal, itu kan nggak bisa dilihat dari satu sisi, nggak bisa dari satu aspek. Kalau Anies-Sandi melihatnya hanya dari perspektif Islam, itu berbahaya karena penganut agama lain akan beranggapan bahwa pemerintahan Anies-Sandi ini ternyata pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan ajaran Islam, lalu dicap sebagai khilafah .... repot. Karenanya, soal haram halal ini juga harus diacukan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga pada kepentingan negara. Kalau di sebuah rumah makan dijual daging babi, apa rumah makan itu bisa dilarang? Kan nggak, karena rumah makan itu menjual B2 untuk non Muslim," katanya.
SGY menegaskan bahwa ia mengatakan hal ini sebagai remainding bagi pasangan yang didukungnya saat Pilkada DKI 2017 itu, karena ia ingin pemerintahan Anies-Sandi adalah pemerintahan yang dapat mengayomi semua agama, semua etnis, sehingga penduduk Jakarta merupakan penduduk yang satu kesatuan dan tidak terpecah belah.
"Cukup di era Gubernur Jokowi, Ahok dan Djarot saja (2012-2017) warga Jakarta terpecah belah," katanya.
Ketika ditanya bagaimana peluang Anies-Sandi untuk mendapatkan restu DPRD dalam melepas saham itu, karena sejauh ini dua fraksi, yakni PDIP dan NasDem, dikabarkan telah menyatakan menolak pelepasan saham tersebut?
"Ya, Anies-Sandi harus menjelaskan kepada para wakil rakyat itu mengapa ia membuat kebijakan tersebut. Beri alasan kuat yang membuat DPRD meyakini kalau keputusannya itu merupakan yang terbaik," katanya.
Meski demikian SGY yakin, kalau pun DPRD melakukan voting untuk mengambil keputusan apakah rencana Anies-Sandi disetujui atau tidak, mayoritas anggota Dewan akan memberikan suara untuknya.
"Anggota DPRD DKI itu mayoritas Muslim dan Muslimah. Selain itu, partai pendukung Anies-Sandi saat Pilkada DKI 2017, yakni PKS, PAN dan Gerindra, pasti akan mendukungnya, Juga suara dari Fraksi PPP yang saat Pilkada membelot dengan mendukung Anies-Sandi, bukan Ahok-Djarot," katanya.
Satu hal yang menjadi catatan penting, lanjut SGY, tahun ini dan tahun depan merupakan tahun politik dimana partai-partai sedang sibuk berburu simpati masyarakat.
"Saya yakin, fraksi di DPRD yang menolak penjualan saham DKI di PT Delta akan dicap pro maksiat, dan itu akan mengimbas ke partainya di Pileg 2019," pungkas dia.
Berdasarkan data dari www.deltajkt.co.id diketahui, sejak didirikan pada 1932, pengelola PT Delta telah berkali-kali berpindah-pindah tangan. Saat Perang Dunia II, pengelolaan perusahaan kembali dipegang Dutch Firm, lalu pada 1942 dikuasai Jepang, dan tiga tahun kemudian kembali dikuasai Dutch Firm.
Pada 1970, nama PT Delta Djakarta resmi digunakan, dan pada 1984 menjadi perusahaan generasi pertama di Indonesia yang go public dengan menjual saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Saat ini Pemprov DKI dan San Miguel Malaysia (L) Private Limited termasuk pemegang saham mayoritas di perusahaan yang beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat ini.
Sebelumnya, Anies-Sandi menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa mereka memutuskan untuk melepaskan saham di PT Delta. Pertama, untuk memenuji janji saat kampanye; kedua, karena ingin mendapatkan PAD yang halalal thoyiban; dan ketiga karena bisa mendapatkan Rp1 triliun lebih dari pelepasan saham itu.
"Pelepasan saham di PT Delta akan menghasilkan dividen yang cukup besar, dan akan dialokasikan untuk membuka lapangan kerja baru hingga pendidikan," kata Anies. (rhm)