Jakarta, Harian Umum - Direktur Gerakan Perubahan yang juga koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, masih menyoroti kinerja yang terkesan tak ingin menyentuh kasus-kasus yang menjerat Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan anak-anaknya, meski telah dilaporkan ke lembaga itu.
"Jika KPK tidak juga bergerak mengusut laporan masyarakat itu, KPK dianggap publik melindungi Jokowi dan keluarganya," kata Muslim melalui siaran tertulis, Selasa (25/2/2025).
Menurut dia, bergeming (tidak bergerak)-nya KPK untuk mengusut dugaan korupsi Jokowi dan anak-anaknya, yaitu Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menimbulkan tanda tanya besar publik.
KPK memang sempat mengusut dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang dalam bentuk fasilitas jet pribadi untuk pelesiran ke Amerika Serikat bersama istri, akan tetapi keputusan KPK bahwa pemberian fasilitas jet pribadi itu bukan gratifikasi, sehingga pengusutan kasusnya dihentikan, membuat kening publik berkerut, bahkan ada yang tepok jidat
Sebab, pengakuan Kaesang bahwa ia membayar Rp90 juta kepada pemilik pesawat jet, menjadi kontradiktif karena sebelumnya Kaesang mengatakan bahwa ia nebeng jet itu ketika ke Amerika.
"KPK terkesan sedang membodohi publik dengan keputusan itu," tegas Muslim.
Ia juga menyoroti laporan Dosen UNJ Ubedilah Badrun terhadap Gibran dan Kaesang yang diduga menerima gratifikasi dari anak perusahaan tersangka pembakar hutan, dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan tanggal 10 Januari 2022 itu diarsipkan KPK dengan alasan laporan Ubedillah tanpa data pendukung dan hanya asumsi, sehingga sulit dibuktikan.
"KPK itu lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, masak berharap Kang Ubed memberikan data matang? Apa gunanya fungsi penyidikan dan penyidikan itu?" kritik Muslim.
Muslim juga menyoroti pernyataan KPK yang meminta masyarakat untuk melapor jika ada bukti korupsi yang dilakukan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan setelah OCCRP merilis data kalau Jokowi merupakan pemimpin terkorup tahun 2024 setelah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto.
"Nah, itu video Hasto viral yang mengatakan bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk mengamankan Gibran dan Bobby Nasution selama menjadi pejabat negara setelah memenangkan Pilkada Solo dan Medan tahun 2020. Kata Hasto, anggaran revisi itu 3 juta dolar AS. Silakan selidiki darimana uangnya dan mengalir ke mana saja," pinta Muslim.
Ia kini juga tengah mencermati laporan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh, antara lain Said Didu dan Roy Suryo, tentang adanya dugaan korupsi pada pemberian status PSN untuk PIK-2. Yang menjadi terlapor dalam laporan Abraham Samad dkk ini antara lain Jokowi, Aguan dll.
Laporan itu juga dibuat di KPK, akan tetapi hingga kini tak jelas tindaklanjutnya.
"Kalau orang sekelas Abraham Samad yang mantan ketua KPK membuat laporan ke KPK, tentunya berbagai unsur korupsi untuk kasus Jokowi cs itu dipastikan telah memenuhi unsur KKN, dan mrstinya KPK segera bergerak dengan laporan yang telah masuk itu," tegasnya.
Muslim meyakini, jika KPK dengan berbagai dalih tidak menuntaskan laporan terkait Jokowi dan keluarganya, maka patut diduga kalau semua yang dituduhkan terhadap Jokowi dana anak-anaknya memang benar adanya.
"Kalau memang tidak benar, mengapa penghentian penyelidikannya terkesan sangat janggal? Mungkin KPK takut kalau sampai diteruskan ke pengadikan, maka akan terbuka dengan terang benar bahwa Jokowi dan anak-anaknya memang melakukan sebagaimana yang dilaporkan, dan dipenjara," kata Muslim.
Ia berharap KPK malu kepada masyarakat yang terus menyoroti kinerjanya, dan ia sendiri sekali lagi menegaskan; jika KPK tidak bisa independen dan bekerja atas dasar keadilan serta kesamaan di hadapan hukum, maka sebaiknya KPK dibubarkan saja. (rhm)
