Jakarta, Harian Umum - Rapat pembentukan panitia khusus (pansus) Wakil Gubernur DKI Jakarta diduga terjadi money politic. Praktek kotor tersebut mewarnai pembahasan Pansus Wagub DKI.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengaku belum mengetahui adanya kabar tersebut. "Saya belum tahu adanya money politik itu," kata M.Taufik di acara Halal Bihalal Partai Gerindra Jakarta di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/6).

Namun demikian, diakui Taufik, dirinya mendengar kabar ada upaya dari pihak-pihak tertentu agar proses pemilihan berjalan aklamasi.

“Kalau masalah ini ada laporan yang masuk ke saya. Untuk itu saya mengajak semua elemen termasuk wartawan untuk terus mengikuti proses jalannya pansus pemilihan wagub ini,” katanya.

Taufik menegaskan apabila terbukti adanya money politic dalam pembahasan pemilihan Wagub DKI, harus dilaporkan ke pihak berwenang. "Kalau ada dan terbukti tangkap dan laporkan ke pihak berwenang,” katanya.

Taufik mengingatkan, kepada dewan yang berkaitan dengan pansus Wagub DKI sebagai pemegang amanah rakyat untuk memilih figur Wakil Gubernur DKI, sebaiknya tidak memilih cara-cara kotor seperti itu.

“Saya kira pansus yang diamanahkan menjalani proses pemilihan Wagub ini jangan coba-coba lah menerima apapun dari pihak yang berkepentingan untuk menjadi Wagub. Ikutilah peraturan yang ada,”ungkapnya.

Menurut Taufik, para wakil rakyat diharapkan bisa menentukan calon Wagub DKI berdasarkan dari track record, bukan karena aspek lain.

“Kasihan rakyat Jakarta kalau seandainya tahu, Wagub yang mereka harapkan ternyata didipilih dengan cara-cara kotor,”terangnya.

Sekedar diketahui, kalangan wakil rakyat Jakarta sudah membentuk pansus Wagub DKI. Pansus Wagub DKI saat ini sedang bekerja. Bahan pansus kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah untuk mencari panduan jalannya proses pemilihan Wagub. (Zat)