Jakarta, Harian Umum- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah , mengatakan, proses lelang proyek pembangunan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta tidak transparan dan tidak ada pengawasan.

“Proses lelang ini (ERP) harusnya terbuka, agar publik tahu, dan proses lelang ini (juga) terlihat terburu-buru. Waktu yang sangat singkat untuk proses lelang proyek ERP membuat tidak banyak perusahaan yang dapat ikut. Sepertinya menjadi proyek yang sudah “tahu sama tahu” untuk pemenang lelangnya. Ini tidak boleh, harus transparan,” kata Trubus seperti dikutip dari rilis Media DKI Jakarta kepada harianumum.com, Selasa (16/7/2018).

Ia menambahkan, perusahaan yang boleh mengikuti lelang proyek ERP hanya perusahaan yang memiliki nilai investasi mencapai triliunan. Dengan nilai investasi yang begitu tinggi seharusnya proses lelang bisa transparan karena ini juga akan mengutip langsung uang masyarakat.

Karena itu, Trubus menduga adanya permainan di belakang lelang proyek ERP ini yang disebabkan tidak adanya pengawasan. 

Untuk sebuah kebijakan yang berkelanjutan penerapannya, menurut dia, harus ada proses pengawasan dari mulai perencanaan, lelang, hingga penerapannya dan masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi.

“Peninjauan ulang tentang mekanisme proyek ERP harus ada dan ditunjuk pengawas. Dan proses lelang harus transparan. Jika tidak bisa ya Dishub dan tentunya Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno harus berani membatalkan lelang ini,” kata Trubus.

Namun demikian, Trubus pun mendukung pembangunan ERP guna mengatasi kemacetan di ibu kota.

“ERP memang harus diterapkan di Jakarta, karena salah satu solusi mengatasi macet yang kian parah. Rasanya penerapan three in one dan ganjil-genap masih kurang berdampak untuk mengurangi macet. Jadi, memang penerapan ERP adalah solusi yang baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. (Apalagi karena) untuk penerapan ERP di Jakarta juga sudah ada kajiannya,” pungkas Trubus. (rhm)