Jakarta, Harian Umum - DPR memenuhi.janjinya kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya paling lambat pada 15 Desember 2026.
Pasalnya, RUU itu akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Kamis (19/11/2026).
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Data yang dihimpun menyebutkan, pengesahan dilakukan, karena Panja Komisi III DPR telah melaksanakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397, terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, dan 40 DIM substansi. Sementara sebanyak 44 DIM dihapus, dan ada 18 DIM substansi baru.
Ada sejumlah poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU ini melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini.
RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, dan pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa efektivitas regulasi ini sangat ditentukan oleh bagaimana tata cara perampasan aset dijalankan di lapangan.
Maka dari itu, ia menggarisbawahi tingginya ekspektasi publik agar setiap proses, mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, sampai tahap pengelolaan aset, dapat berjalan dengan berkeadilan.
"Memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," kata Eddy di Gedung DPR.
Seperti diketahui, RUU itu telah terkatung-katung selama 18 tahun, sementara di sisi lain korupsi semakin menggila dan kehidupan rakyat makin susah karena meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi cukup bagus, rata-rata di kisaran 5%, akan tetapi harga kebutuhan justru semakin mahal, PHK terjadi di mana-mana, dan penegakkan hukum hanya tajam ke rakyat kecil.
Atas kondisi itu, pada Agustus 2026 AMPB menggelar aksi di DPR untuk menuntut RUU Perampasan Aset segera disahkan. Mereka bahkan sempat menginap berhari-hari di tenda-tenda yang didirikan di depan gedung DPR.
Massa AMPB baru pulang setelah diterima beraudiensi oleh pimpinan DPR, di mana dalam momen itu pimpinan DPR yang terdiri dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menjanjikan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. (man)


