Jakarta, Harian Umum- Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Pemprov DKI Jakarta ditengarai amburadul karena terkontaminasi politik uang.
Hal ini terungkap dari hasil penelusuran pengamat kebijakan publik Amir Hamzah.
"Dari hasil penelusuran saya, terungkap kalau saat mengikuti seleksi terbuka, ada sejumlah peserta yang menyetorkan sejumlah uang kepada oknum yang diyakini dapat mengatur hasil seleksi," katanya kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2019).
Ia mencatat, sedikitnya ada dua pejabat peserta seleksi yang diketahui menyetorkan uang agar lolos seleksi tersebut, di antaranya pejabat berinisial I dan B yang ikut seleksi untuk menduduki jabatan kepala Dinas Kesehatan.
Menurut informasi, kedua orang ini menyetor kepada pejabat berinisial H yang diyakini dapat mengatur hasil Pansel, dan keduanya gagal mendapatkan jabatan yang diimpikan, karena yang dilantik Gubernur Anies Baswedan untuk menduduki jabatan itu adalah Widyastuti.
"Dari pengangkatan Widyastuti ini pun aroma politik uang diduga kuat tercium, karena dari delapan peserta seleksi untuk jabatan kepala Dinkes, skor hasil seleksi Widyastuti bukan yang tertinggi. Dia di peringkat keenam," imbuh Amir.
Karena hal ini, ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu meminta Gubernur Anies Baswedan agar segera melakukan rekonstruksi, rekonsolidasi dan reposisi Pansel agar proses seleksi terbuka dapat kredibel dan memenuhi amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
"Kalau semua pejabat yang dilantik Anies semua dari hasil cincai cincai, bagaimana Anies bisa memiliki tim yang baik dan kompeten? Bisa-bisa target Anies untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan kota dengan warga yang bahagia, cuma angan-angan," tegasnya.
Hingga berita ditulis, Sekda Saefullah yang juga menjabat sebagai ketua Pansel, belum dapat dihubungi karena yang bersangkutan sedang umroh.
Sebelumnya, Amir telah mengungkap soal dugaan adanya intervensi terhadap Pansel, sehingga Pansel sempat meloloskan seorang insinyur untuk menjadi salah satu dari tiga calon yang diusulkan kepada Gubernur untuk salah satunya diangkat menjadi kepala Dinkes.
Anies lalu melantik Widyastuti yang masuk dalam daftar itu, namun kemudian muncul keluhan di internal Dinkes karena pengangkatan Widyastuti dinilai takkan dapat mengikis korupsi di tubuh Dinkes karena Widyastuti ditengarai merupakan bagian dari jaringan kepala Dinkes yang lama.
Berdasarkan penelusuran Amir lebih jauh diketahui, selama proses seleksi ada dua oknum di TGUPP yang "cawe-cawe" pada kinerja Pansel, dan bahkan ada sebuah BUMN yang biasa mendapat proyek di Dinkes yang menyiapkan dana untuk mempengaruhi kinerja Pansel, sehingga baik Wisyastuti maupun si insinyur lolos seleksi.
Amir hari ini menyebut, pejabat berinisial H yang menerima setoran dari peserta seleksi Pansel merupakan oknum dari TGUPP yang memgintervensi kinerja Pansel. (rhm)
