Jakarta, Harian Umum - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.096 pelanggaran hukum pemilu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Sementara itu Ketua Bawaslu, Abhan juga menyebutkan sebanyak 162 kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.

Abhan menegaskan perlu ada sanksi yang tegas terhadap para pelanggar tersebut supaya kesalahan serupa tidak terulang.

“Supaya tidak terjadi mobilisasi birokrasi. Apalagi ke depan tahun 2020 ada pemilihan kepala daerah serentak,” kata Abhan dalam lirisnya, Jumat, 7 Juni 2019.

Abhan menjelaskan Jenis pelanggaran netralitas tersebut beragam. Antara lain mencalonkan diri sebagai calon legislatif meski masih menjabat sebagai ASN aktif, melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu atau melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu di media sosial.

"Contoh bentuk pelanggaran lainnya yakni hadir dalam kampanye, menggunakan atribut peserta Pemilu atau membagikan alat peraga kampanye, keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu, menghadiri kegiatan peserta pemilu, dan menjadi anggota partai politik," Kata Abhan.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas maupun kode etik selama pelaksanaan pemilihan umum sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kegiatan yang dimaksud seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang terhadap anggota ASN, TNI, Polri maupun keluarganya.

Selanjutnya, Kata Abhan, Bawaslu perlu melakukan identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, penggunaan fasilitas, dan identifikasi potensi keterlibatan ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu kerap melakukan koordinasi dengan lembaga tersebut

"Ada pula kerja sama Bawaslu dengan pemantau pemilu, media massa, dan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilu," Katanya.

Bawaslu lantas membuat kajian dugaan dari setiap temuan yang ada hingga tersusun rekomendasi dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.

"Lalu, rekomendasi dapat dilanjutkan ke KASN dengan melampirkan berkas. Setelah itu, dilakukan pengawasan atas rekomendasi oleh instansi yang berwenang," ujarnya.

Menurut data yang dihimpun Bawaslu hingga 28 April 2019 terdapat 227 kasus pelanggaran netralitas di 24 Provinsi.

1. Jawa Tengah adalah provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu 43 kasus.
2. Jawa Barat sebanyak 33 kasus,
3. Sulawesi Selatan 29 kasus
4. Sulawesi Tenggara 23 kasus
5. Banten 16 kasus
6. Kalimantan Timur 14 kasus
7. Riau 10 kasus.
8. Bali tercatat ada 8 kasus
9. Nusa Tenggara Barat
10. Sulawesi Barat masing-masing 7 kasus
11. Kalimantan Selatan 6 kasus
12. Jambi 5 kasus.
13. Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan masing-masing terdapat 4 kasus.
14. Provinsi Bengkulu dan Papua Barat masing-masing ada 2 kasus. dan 
15. DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Maluku Maluku Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terdapat 1 kasus.