Jakarta, Harian Umum - Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), Ahmad Khozinuddin, mengaku mendapat informasi kalau ada partai yang melarang kadernya membawa-bawa nama partai ketika terlibat dalam advokasi untuk warga korban PSN PIK-2.
Ia menyebut partai itu pernah menjadi oposisi selama 9 tahun.
"Saya kaget, prihatin, sekaligus menyayangkan karena semalam (Jumat malam, red) mendapatkan telepon dari seseorang yang menyampaikan bahwa ada tokoh partai, tapi bukan ketua umum, yang meminta agar nama partainya jangan dibawa-bawa ketika terlibat dalam advokasi melawan kejahatan korporasi di proyek PSN PIK-2," kata Khozinuddin di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).
Ia tak ingin menyebut nama orang yang memberinya informasi tersebut karena katanya, orang itu memang meminta namanya tidak disebutkan.
"Jadi, saya menjaga amanah," katanya.
Ia juga menolak menyebutkan nama partai yang dimaksud karena katanya, orang yang memberinya informasi juga memintanya agar tidak menyebutkan nama partai itu.
'Tapi dia menyilakan saya memberikan clue (petunjuk)-nya, yaitu partai ini menjadi oposisi selama sembilan tahun,' katanya.
Advokat ini mengaku heran pada sikap partai itu, karena politisi Partai Golkar yang ikut turun membela masyarakat korban PSN PIK-2, justru memublikasikannya di website Golkar untuk menunjukkan bahwa moto Golkar, yakni suara Golkar adalah suara rakyat, bukan omon-omon, karena rakyat menentang PSN PIK-2, maka Golkar ikut bersuara.
"Saya pun jadi bertanya-tanya, kalau partai itu tak mau diketahui ada kadernya yang ikut mengadvokasi warga korban PSN PIK-2, artinya ada sebab lain," imbuhnya.
Namun demikian, Khozinuddin menyebut kalau selama ini, setahunya, partai itu memang tidak pernah bicara tentang PSN PIK-2, begitupun politisi-politisinya, sehingga menurutnya, hal itu sejalan dengan informasi yang ia dapat.
"Hal ini memunculkan praduga apakah partai itu telah dikuasai Aguan (bos Agung Sedayu Group yang juga pengembang PIK-2), dapat duit begitu, atau dia menjaga posisi kekuasaannya," sambung Khozinuddin.
Ia menjelaskan kekuasaan yang dimaksud, yakni setelah 9 tahun menjadi oposisi, saat ini partai itu ada di dalam kekuasaan (karena telah bergabung dengan Koalisi partai-partai pemerintah, yakni Koalisi Indonesia Maju), sehingga benar-benar dijaga). Meskipun, partai ini tidak memiliki menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, kadang-kadang orang yang lagi lapar, dapat nasi bungkus saja dia jagain benar, khawatir nasi bungkus yang jatah sisa itu, hilang," kata Khozinuddin dalam bentuk perumpamaan.
Khozinuddin juga mengatakan bahwa jika sikap partai ini yang tak ingin terlibat dalam persoalan PSN PIK-2 dikaitkan dengan visi misi dan slogannya, tidak nyambung.
"Saya jadi berpikir apakah ini juga terjadi pada partai-partai lainnya, karena partai-partai yang lain bukan hanya dapat "nasi bungkus', tapi daging," katanya.
Seperti diketahui, hanya ada satu partai yang menjadi oposisi murni selama sembilan tahun, yakni PKS. Posisi itu diambil partai ini dineea pemerintahan Jokowi Widodo alias Jokowi, akan tetapi di penghujung masa jabatan periode kedua Jokowi pada Oktober 2024, menjelang Pilkada Jakarta 2024 yang digelar 27 November 2024, partai itu bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Koalisi yang dibentuk Jokowi dan menjadi alat untuk memenangkan Prabowo - Gibran di Pilpres 2024.
Dan seperti diketahui, di belakang Jokowi ada oligarki yang diduga mengatur dan mengendalikan pemerintahan Jokowi, sehingga ketika PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, maka otomatis PKS telah menjadi bagian dari partainya oligarki.
Konon, Aguan adalah salah satu dari oligarki tersebut.
Khozinuddin sendiri diketahui merupakan salah satu advokat yang membela warga korban PSN PIK-2, korban yang digusur Aguan dengan cara-cara yang dinilai kejam, karena selain tanah warga dibeli dengan sangat murah, hanya Rp30.000 - Rp50.000/meter, juga diintimidasi dengan berbagai cara agar tanahnya mau dijual dengan harga tersebut. (rhm)
.