Jakarta, Harian Umum - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengangkat M Qodari menjadi wakil Kepala Staf Kepresidenan menuai kritik.

Pasalnya, direktur eksekutif lembaga survei Indo Barometer itu selain diketahui sebagai pendukung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) garis keras, juga hasil survei lembaganya kerap dinilai tidak sesuai fakta di lapangan, semata-mata untuk menjaga dan menaikkan citra Jokowi, dan mempertahankan kekuasaan presiden yang berkuasa selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) itu. Tak peduli meski kebijakan Jokowi menyusahkan rakyat.

Contohnya hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada tanggal 21 Maret 2023 di mana lembaga survei Qodari itu menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 64,2 persen; dan sebagai pengamat politik, Qodari menggagas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024) demi mengusung ambisi agar Jokowi dapat kembali menjadi presiden untuk periode ketiga (2024-2029), meski gagasan ini bertentangan dengan konstitusi.

Aktivis Nicho Silalahi merespon pengangkatan Qodari itu dengan sinis, dengan m ngatakan bahwa Qodari akan mentransformasi KSP menjadi kantor sure pay yang merupakan oeledetan dari survei.

"Qodari Akan Membuat Reformasi di KSP Dengan Melakukan Transformasi Kantor Staf Presiden Menjadi Kantor Surepay Presiden, ia gak sih ?" kata Nicho seperti dijutip dari akun X-nya, @Nicho_Silalahi, Kamis (18/9/2025).

"Muak lihat wajah Qodari. Maaf Pak @prabowo, mengapa orang yg beginian yg jadi komandan KSP? Emang sudah tak ada lagi orang2 yg paham masalah dan pinter ngatur ritme omongan selain Qodari? KSP = Komunitas Surepay Penipu," kecam @keysaarifa.

" Ga sia2 bikin lembaga SurePay2an asal bapak senang, skrg membuahkan hasi," sindirl @YouMik25.

" Kok yg kaya gini di angkat....," cemooh @solder_uap.

" Kayak gak ada yg lain aja," sindir @vaniepink.

Seperti diberitakan sebelumnya, Qodari dilantik menjadi wakil KSP pada Rabu (17/9/2025), sebagai pengganti AM Putranto. Bersamanya juga dilantik tiga pejabat yang menggantikan pejabat sebelumnya.

Mereka adalah Erick Thohir yang digeser dari jabatan Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga; Rohman Marzuki yang menggantikan Sulaiman Umar sebagai wakil Menteri Kehutanan; dan Angga Raka yang menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang nomenklaturnya diganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Bersama mereka juga dilantik:
1. Wakil Menteri Koperasi: Farida Faricha
2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sarah Sadiqa
4. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Polri: Ahmad Dofri.
(man)