Anies Diminta Batalkan Izin Penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (vidio)

Jakarta, Harian Umum-  Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau ulang izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

Pasalnya, event tahunan yang diselenggarakan Ismaya Group tersebut selain tak sesuai dengan budaya Indonesia, juga rawan penyalahgunaan narkoba dan hanya mendorong kawula menjadi generasi yang hedonis.

"Saya tak habis mengerti, sebelum Disparbud mengeluarkan izin untuk acara itu, apakah didalami atau diselidiki dulu acara itu bentuknya apa, bagaimana dan apa dampaknya terhadap generasi muda yang menghadiri acara itu," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Ketua Katar yang juga mantan Presidium Anies-Sandi ini memastikan kalau acara yang digelar setiap bulan Desember itu di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat,  dan pada 2017 ini diselenggarakan pada 15-16 Desember, tak lebih dari acara hura-hura yang membuat generasi muda yang menghadirinya jejingkrakkan dengan diiring electric dance music (EDM). Hanya itu.

"DWP itu tak lebih dari acara hura-hura di diskotik yang dipindahkan ke ruangan yang lebih luas, dan diikuti juga oleh para DJ (disc jocky) dari mancanegara," imbuhnya.

Aktivis yang akrab disapa SGY ini mengakui, dari acara ini Pemprov DKI memang mendapatkan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, namun dibanding kerusakan moral dan mental akibat sifat hedonis dan pengaruh narkoba, sama sekali tak sebanding.

"Kalau acara itu diisi kegiatan budaya misalnya, yang membuat generasi muda makin mengenal dan mencintai budayanya, DWP patut diacungi jempol. Tapi kalau cuma jejingkrakan seperti dindiskotik, apa bagusnya?" tegas dia.

Aktivis yang juga mengetuai Gerakan Oposisi untuk Anies-Sandi (GONTAS) itu pun mendesak Anies agar segera mengevaluasi atau bahkan mencabut izin penyelenggaraan DWP. 

"Kalau perusahaan penyelenggaranya keberatan, persilakan saja untuk menyelenggarakannya di luar Jakarta," pungkas dia.

Data yang dihimpun menyebutkan, acara yang hanya dapat diikuti kalangan muda dari kelas atas ini menjual karcis masuknya dengan harga terendah Rp620 ribu/lembar, sementara untuk kelas VIP Gold harga tiket dipatok Rp1,2 juta/lembar.

Sebelumnya, penyelenggaraan ini sempat diprotes warga Kemayoran.

Imam Akbar, ketua Paguyuban Warga Betawi (PWB), kepada sebuah media nasional mengatakan kalau sudah jadi rahasia umum kalau acara yang diselenggarakan bagi para pencinta dugem dari seluruh Indonesia dan Asia itu, oara wanitanya berpakaian minim, berperilaku tidak senonoh di luar arena, dan marak di temukan pemakaian dan penjualan narkoba.

Event yang dibalut  Program Visit Indonesia Year itu, karena tampil DJ-DJ top dari luar negeri, jelas merusak moral bangsa. 

“Event yang di adakan sejak 3 tahun lalu di Kemayoran ini sangat melukai perasaan kami," kata ketua Masjid Al Akbar Kemayoran itu.

Diakui, ketika pertama kali acara diselenggarakan pada tiga tahun lalu, Persatuan Pengurus Masjid se-Kecamatan Kemayoran pernah meminta polisi untuk tidak memberikan izin untuk acara ini. Bahkan Gerakan Pemuda Islam (GPI) pun turun ke jalan, mendemo acara itu, tapi dihalau polisi.

"Untuk itu, demi menjaga iman dan akhlak generasi muda, tokoh masyarakat Kemayoran meminta agar gubernur Anies Baswedan via Dinas Pariwisata DKI tidak mengeluarkan izin prinsip penyelenggaraan acara itu, karena atas dasar izin prinsip itu, pihak penyelenggara bisa memperoleh izin keamanan dari polisi,” tegasnya. (rhm)