DPRD Dinilai Terjebak Istilah OK OCE

15/09/2018 04:47 WIB PEMERINTAHAN
dord dki.jpg

Jakarta, Harian Umum-  DPRD DKI Jakarta dinilai kurang memahami konsep OK OCE (One Kecamatan One Center of Enterpreneurship), sehingga terjebak pada istilah yang digunakan untuk program tersebut.

Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, menyusul adanya statemen dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus agar  Pemprov menghapus program tersebut jika tak juga mampu meningkatkan angka pemberian modal bagi anggotanya.

Menurut Amir, OK OCE merupakan program pemberdayaan di bidang ekonomi untuk di tiap tingkat kecamatan di Jakarta, sehingga dari program ini diharapkan muncul usahawan-usahawan baru yang dapat ikut menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

"Saya melihat ada yang tidak tepat dari apa yang dipahami DPRD tentang program ini, sehingga program ini diminta dihapuskan," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menjelaskan, OK OCE merupakan program pembentukan pengusaha baru melalui serangkaian program, dimana di situ mereka diajari temtang manajemen usaha, memasarkan produk, mencari konsumen, dan lain-lain.

"Kalau kita baca 7 Langkah Pasti Akan Sukses (PAS) OK OCE, saya rasa semua orang akan paham OK OCE itu makhluk apa. Apalagi untuk sekelas anggota Dewan," imbuhnya.

7 Langkah PAS OK OCE tersebut adalah:
1. Pendaftaran: warga wajib mendaftar di situs www.okoce.me dan memilih komunitas wirausaha yang akan membina.
2. Pelatihan: warga akan dilatih secara hard skill (spesialisasi usaha) dan soft skill (manajemen usaha).
3. Pendampingan: warga akan didampingi oleh coach wirausaha dan mengikuti program mentoring.
4. Perizinan: warga akan dijelaskan proses perizinan sesuai kebutuhannya.
5. Pemasaran: Warga akan diberikan akses pemasaran dan penjualan yang lebih luas baik online ataupun offline.
6. Pelaporan keuangan: Warga akan diajarkan cara membuat laporan keuangan untuk menghitung untung rugi.
7. Permodalan: Warga akan diajarkan proses mendapatkan permodalan sesuai dengan kebutuhan usahanya. (RDB)

"Jadi, kalau ada anggota Dewan ingin program ini dihapus kalau tak mampu meningkatkan angka pemberian modal bagi anggotanya, berarti anggota Dewan itu salah kaprah atau cuma asal ngomong," kritiknya.

Amir mengakui, sejauh ini Program yang digagas Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno itu, saat keduanya menjalani kampanye Pilkada DKI 2017 dan kini Sandiaga menjadi Cawapres Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN, berjalan dengan baik. Terindikasi dari banyaknya peminat program ini.

"Di setiap kecamatan saat ini telah ada lembaga OK OCE, peserta dan pusat wurausahanya. Para anggota itu bahkan telah ada yang mandiri karena telah mendapat bantuan permodalan dari Bank DKI. Bayangkan jika program ini dihapus, apa tidak merugikan rakyat? Apalagi program ini ditargetkan dapat menciptakan 200.000 lapangan kerja dalam lima tahun (hingga 2022)," katanya.

Amir bahkan berharap dari program ini akan muncul sesuatu yang istimewa di 44 kecamatan di DKI, karena jika peserta OK OCE di setiap kecamatan memilih sektor usaha yang berbeda, maka setiap kecamatan akan memiliki produk unggulan yang sekaligus akan menjadi ciri khas di kecamatan itu.

"Misalnya, di Kecamatan A produk unggulannya baju, Kecamatan B produk unggulannya sepatu, Kecamatan C lain lagi, begitu seterusnya," kata dia.

Amir menduga, kegagalan DPRD memahami Program OK OCE bisa jadi akibat ketidakmampuan Dinas Koperasi dan UKM dalam menjelaskan secara clear tentang apa itu Program OK OCE kepada masyarakat maupun Dewan, sehingga muncul asumsi dan pemahaman yang keliru.

Untuk diketahui, pada 10 September lalu kepada wartawan yang mewawancarainya di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI agarbmenghapus program tersebut jika tak juga mampu meningkatkan angka pemberian modal bagi anggotanya.

"Kalau tahun depan tidak juga menyertakan alokasi permodalan, saya berpegang teguh bahwa ini harus dihapus saja program ini dan di-postpone sampai masa waktu tertentu," katanya.

Ia mengancam,  jika program OK OCE masih muncul dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019, ia akan meminta dana yang diajukan dirasionalkan terlebih dahulu, entah dengan ditambahi, dikurangi, atau dihapus, karena ia tak ingin program ini dijalankan dengan terburu-buru. Ia ingin Pemprov terlebih dahulu melakukan pengkajian yang lebih komprehensif, setelah itu program OK OCE diluncurkan kembali dengan konsep yang lebih matang. 

Ia mengingatkan, dengan target pembukaan lapangan usaha sebanyak 200.000 dalam lima tahun, maka pada tahun pertama pemerintahan Anies telah harus lahir 40.000 pengusaha baru,  namun meski berdasarkann data terbaru dari laman resmi okoce.me diketahui bahwa jumlah pendaftar OK OCE telah mencapai 51.346 orang, namun jumlah penerima modal baru hanya mencapai 150-an orang.

"Jadi, bagaimana kesiapan Pemprov DKI untuk 200 ribu itu selama lima tahun?Berarti setahun 40 ribu orang, mana? Udah setahun. Apa tahun depan bisa 80 ribu? Terus duitnya dari mana?" tegas Bestari.

Ia mengaku, fraksinya pernah meminta adanya alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk akses permodalan di tiap kecamatan, atau total Rp220 miliar untuk 44 kecamatan, namun hingga kini belum diwujudkan, sementara anggaran yang ada justru lebih banyak digunakan untuk menyiapkan ruang di 44 kecamatan, termasuk pengadaan  AC sebesar Rp10 miliar dan pembelian ATK, juga untuk membayar konsultan dan pendamping, serta melakukan pelatihan. 

Amir mengatakan, wajar jika Pemprov DKI tidak memenuhi keinginan Bestari untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar/kecamatan untuk Program OK OCE, karena program ini memang tidak memberikan modal usaha.

"Pada langkah ketujuh dari 7 Langkah PAS OK OCE kan dinyatakan bahwa peserta OK OCE akan diajarkan proses mendapatkan permodalan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Jadi, jelas, permodalan berasal dari luar program atau dalam hal ini Bank DKI yang dilibatkan sebagai mitra program ini. Bank itulah yang memberikan bantuan modal," pungkasnya. (rhm)

BERITA TERKAIT