Sempat Ditertawakan, Kadis Kehutanan Akhirnya Dapat Tambahan Anggaran Rp 400 Miliar untuk RTH

14/09/2018 02:32 WIB PEMERINTAHAN
rapat banggar.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Dinas Kehutanan DKI Jakarta akhirnya mendapat tambahan anggaran Rp400 miliar dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta untuk memenuhi terget pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) tahun ini yang sebanyak 57 hektare.

Pemberian ini terjadi setelah kepala dinas (Kadis)-nya, Djafar Muchlisin, menjalani rapat yang alot dengan pimpinan dan anggota Banggar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). Dalam rapat ini Djafar bahkan sempat ditertawakan pengunjung sidang karena sikapnya yang terkesan tak menguasai permasalahan.

"Kita usulkan Rp300 miliar, tapi ditambahi Banggar Rp100 miliar. Jadi, Rp400 miliar," kata Djafar kepada harianumum.com usai sidang.

Untuk diketahui, melalui APBD Perubahan DKI 2018, Dinas Kehutanan mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp300 miliar kepada DPRD untuk memenuhi target pemenuhan pengadaan lahan RTH sebanyak 57 hektare.

Dari penjelasan Djafar dan anggota serta pimpinan Banggar selama sidang berlangsung, diketahui kalau melalui APBD Penetapan 2018, Dinas Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,95 triliun untuk program tersebut, dan telah terealisasi 24 hektare dengan nilai pembelian mencapai Rp900 miliar.

Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Ida Mahmuda, mempertanyakan, apakah dengan waktu tersisa sekitar 3 bulan setelah nanti APBD Perubahan disahkan menjelang akhir September, atau pada Oktober hingga Desember, 33 hektare lahan yang belum dibeli dapat terpenuhi? Karena sejak Januari hingga September ini, Dinas Kehutanan hanya mampu membeli 24 hektare.

"Bisa," jawab Djafar?

"Bagaimana caranya?" kejar Ida.

"Karena selama ini pengadaan itu sedang kita proses," katanya.

Ida pun meradang karena menurutnya, itu jawaban yang salah.

"Bagaimana Bapak bisa memproses pembelian tanah, sementara uangnya belum ada dan baru diajukan sekarang?" tanyanya.

Di antara pengunjung terdengar ada yang tertawa.

Djafar terdiam dan terlihat kebingungan. Ia bahkan dianggap kembali memberikan jawaban yang salah ketika ditanya dari anggaran pengadaan tanah untuk RTH sebesar Rp1,95 triliun yang diberikan melalui APBD 2018 Penetapan, berapa yang telah digunakan? Djafar menjawab dengan angka Rp900 miliar.

Jawaban ini dibantah anggota Banggar yang juga sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga.

Menurut Pandapotan, berdasarkan rapat di komisi, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp1,4 triliun, sehingga yang tersisa Rp500 miliar.

"Ini bagaimana? Masak komisi lebih tahu dibanding kepala dinas sebagai pengguna anggaran?" protes Pandapotan.

Djafar kembali terdiam dan nampak makin bingung, sementara di antara pengunjung kembali ada yang tertawa.

Anggota dan pimpinan Banggar berhitung; jika anggaran pengadaan lahan untuk RTH di Dinas Kehutanan hanya tinggal Rp500 miliar, sementara anggaran tambahan yang diajukan Rp300 miliar, maka dana akan menjadi Rp800 miliar. Padahal untuk pengadaan lahan seluas 24 hektare, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu menghabiskan Rp900 miliar.

"Bapak yakin dengan Rp800 miliar kekurangan lahan yang 33 hektare itu dapat dipenuhi?" tanya Wakil Ketua DPRD M Taufik yang menjadi salah satu pimpinan rapat Banggar.

Djafar nampak tak yakin, sekaligus makin bingung. Pengunjung lagi-lagi  terdengar ada yang tertawa.

Ida meminta kepada pimpinan Banggar agar usulan Dinas Kehutanan mendapat tambahan anggaran Rp300 miliar untuk pembelian lahan RTH, didrop saja.

"Lebih baik anggarannya dialihkan ke yang lain, seperti membantu warga di Rusunawa yang tak mampu membayar sewanya," tegas dia.

Rapat kemudian dihentikan sementara untuk ishoma karena telah masuk shalat zuhur. Sekitar pukul 13.30 WIB, rapat dilanjutkan, dan kembali berjalan alot.

Namun karena sebagian anggota Banggar menilai bahwa pengadaan lahan ini penting untuk memenuhi amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, akhirnya pimpinan dan anggota Banggar sepakat untuk menambahi Rp100 miliar dari anggaran yang diusulkan Dinas Kehutanan, namun dengan amanat bahwa pembebasan lahan yang 33 hektare harus rampung tahun ini.

UU Nomor 26 mengamanatkan bahwa setiap provinsi/kabupaten/kota memiliki RTH seluas 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik, dan 10% RTH Privat. HIingga akhir 2017 lalu luas RTH Jakarta baru 9,98% dari luas wilayah.

Usai rapat, Djafar mengatakan bahwa ia optimis 33 hektare lahan itu dapat dibebaskan hingga Desember mendatang karena pihaknya telah punya data lahan yang dapat dibebaskan, sudah meninjaunya, dan sudah melakukan proses untuk pembebasan.

"Jadi, kita optimis," katanya.

Ketika ditanya lahan tersebut berada dimana saja? Ia menjawab bahwa lahan itu tersebar di semua wilayah di Jakarta, namun ia tak ingat lokasi persisnya dimana saja karena data tentang hal itu tidak sedang ia pegang.

Meski demikian ada yang aneh, karena meski saat rapat jelas sekali disebutkan bahwa target pembebasan lahan untuk RTH sebanyak 57 hektare, Djafar mengoreksi karena katanya, target pembebasan lahan hanya 43 hektare untuk tahun ini. (rhm)

BERITA TERKAIT