Anies Diminta Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup

13/09/2018 21:50 WIB PEMERINTAHAN
amir hamzah aktivis.jpg

Jakarta, Harian Umum- Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah meminta Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Isnawa Adji karena dinilai tak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bahkan ada di antara kebijakan Isnawa yang justru melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Isnawa itu dulunya seorang camat, orang pemerintahan, tapi oleh (Gubernur) Ahok diangkat untuk menduduki jabatan kepala dinas teknis, ya kerepotan lah dia, karena memang bukan bidangnya," kata Amir kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Ia menilai, sejak Isnawa menduduki jabatan kepala Dinas Kebersihan dan pada awal 2017 menjadi kepala DLH karena Dinas Kebersihan dihapus dan tugas serta fungsinya digabungkan ke DLH tersebut, tidak ada kinerja yang terlihat menonjol. Isnawa bahkan telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 karena pada 2016, saat menjadi kepala Dinas Kebersihan, dia membeli 91 unit truk sampah compector dengan tidak melalui prosedur yang benar.

"Kalau mengacu pada ketentuan Perda 3, pembelian aset harus didasari Pergub, tapi sampai sekarang, meski sudah 2 tahun truk- truk  itu dibeli, Pergub tentang pembelian itu tak ada," tegasnya.

Ketika ditanya mengapa gubernur dan DPRD tidak mempermasalahkan? Amir menjelaskan karena saat pembelian dilakukan, Gubernur Jakarta masih dijabat Ahok, sementara mayoritas fraksi di DPRD merupakan pendukung gubernur bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu.

"Jadi, bagaimana mau ditindak? Karena itu, ini tugas Anies untuk meluruskan apa yang bengkok, dan memperbaiki apa yang tidak benar dari era pemerinthan sebelumnya," kata dia.

Isnawa juga dinilai gagal menangani Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah warga Jakarta.

Pasalnya, untuk menangani sistem sanitary renfill di tempat itu, DLH menjalin kerjasama dengan dua perusahaan, yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) , dan kerjasama diputus.

"Namun kemudian secara diam-diam DLH justru tetap bekerjasama dengan PT NOEI dengan tanpa diikat perjanjian. Ini jelas melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Isnawa juga diduga bermain mata dengan PT Grand Xavier Propertindo (GXP), perusahaam hang memenangkan lelang coper soil atau pengadaan tanah merah untuk menutup lapisan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya, ada kejanggalan dalam pelaksanaannya.

"Sesuai perjanjian, tanah merah yang pasok untuk pelaksanaan cover soil sebanyak 3.000 rate, tapi yang dipasok 1.200 rate, namun pembayaran 3.000 rate," jelasnya.

Amir menegaskan, dengan adanya semua masalah ini, Anies sebaiknya mengganti Isnawa. Apalagi karena hingga kini masalah sampah masih menjadi persoalan serius bagi Jakarta.

Hingga berita ditayangkan, harianumum.com belum mendapat konfirmasi dari Isnawa. (rhm)

BERITA TERKAIT