Payung Hukum Taksi Online Kembali Dibatalkan Mahkamah Agung

13/09/2018 20:18 WIB TEKNO
taksi online.jpg

Jakarta, Harian Umum- Mahkamah Agung (MA) kembali mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sehingga dengan demikian bisnis taksi online di Indonesia untuk kali keduanya tak lagi memiliki payung hikum karena sudah dibatalkan MA.

Dengan mengabulkan gugatan tersebut, maka MA meminta Kementerian Perhubungan kembali mencabut aturan tersebut. Setelah adanya putusan tersebut, saat ini taksi daring kembali tak memiliki payung hukum.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui, dengan adanya putusan MA tersebut, maka untuk sementara ini ada kekosongan payung hukum bagi taksi daring.

"Kita sudah ada rancangan aturan baru, dan akan dibahas Jumat (14/9/3018) besok," katanya seperti dilansir ROL, Kamis (13/9/2018).

Meski demikian ia memberitahu bahwa putusan MA tidak membatalkan semua pasal dalam Permenhub 108, sehingga dalam peraturan yang baru nanti, apa yang diatur pada pasal-pasal itu akan dimunculkan lagi.

"Kami akan mempelajari lebih lanjut putusan MA agar aturan baru yang sedang disusun, dapat disesuaikan dengan putusan tersebut," katanya.

Ia memastikan bahwa pembahasan aturan baru itu akan melibatkan aplikator, asosiasi pengemudi taksi daring, dan Organda.

Untuk diketahui, putusan MA terbit pada Rabu (12/9/2018). Dalam putusan itu, pasal yang dibatalkan MA di antaranya pasal 6 ayat (1) huruf e mengenai tarif taksi daring yang harus sesuai dengan agrometer yang dimiliki aplikatornya; dan pasal 27 ayat (1) huruf d mengenai penggunaan sticker di kendaraan taksi daring.

MA menyatakan Permenhub Nomor 108 merupakan pemuatan uang materi norma yang sudah dibatalkan oleh putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 Tanggal 20 Juni 2017. Dengan begitu Permenhub 108 dinilai tidak sah karena mengulang aturan sebelumnya, yaitu Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

Dalam aturan baru yang sedang disusun Kemenhub, lembaga itu membuat aturan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang mengatur angkutan sewa khusus yang tidak berbasis daring berikut bus pariwisata, dan angkutan sewa khusus untuk taksi daring. (rhm)

 

BERITA TERKAIT