Kasus Ancol Beach City Kembali Mencuat, Anies Diminta Action

13/09/2018 14:51 WIB HUKUM
anies wawancara.jpg

Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan disarankan untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait mencuatnya kembali dua kasus yang menyebabkan aset Pemprov DKI lepas ke tangan pihak ketiga.

Kedua kasus dimaksud adalah kasus alih fungsi lahan Ancol Beach City Music Stadium, Jakarta Utara, seluas 39.000 m2 yang merugikan Pemprov DKI sebesar Rp118 miliar, dan kasus penjualan lahan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang nota bene merupakan lahan milik Pemprov DKI, di Pluit, Jakarta Utara, seluas 5.000 m2 yang merugikan Pemprov DKI sekitar Rp68 miliar.

Kasus Ancol Beach City melibatkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) saat masih menjadi Direktur Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 2001-2004, sementara kasus penjualan lahan di Pluit melibatkan mantan Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gusti Ketut Gede.

Kedua kasus ini melibatkan pengusaha yang sama, yakni Dirut PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) Fredie Tan alias Awi.

Kedua kasus ini kembali mencuat setelah Komite Angkatan Muda Pendobrak dan Pemberantasan Korupsi  (KAMPAK), Rabu (12/9/2018), menggeruduk KPK dan meminta lembaga antirasuah tersebut agar segera menangkap BKS karena kasus Ancol Beach City.

"Kami mendesak KPK segera tangkap dan penjarakan Budi Karya karena sampai sekarang dia aman-aman saja menjadi menteri, seperti tak tersentuh hukum," kata Gunawan, koordinator KAMPAK, di sela-sela aksi.

Menurut pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, adanya aksi ini membuka kesempatan bagi Anies untuk segera bergerak karena tidak menutup kemungkinan kedua aset yang telah dikuasai swasta tersebut dapat diambil kembali.

"Kalau Anies dapat melakukan ini, dia akan mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Bahkan bisa jadi keberhasilan itu akan membuat laporan keuangan DKI kembali mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) seperti laporan keuangan tahun 2017," katamya kepada harianumum.com.

Selain hal tersebut, ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini juga mengatakan kalau mencuatnya kembali kasus ini dapat menjadi gambaran yang sangat tegas bagi Anies bahwa BUMD-BUMD milik Pemprov DKI rawan praktik-praktik yang justru dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan plat merah itu.

"Karenanya, saat melakukan pergantian jajaran komisaris dan direksi BUMD, termasuk pergantian di Jakpro dan PJA, Anies harus benar-benar cermat dan teliti. Jangan sampai orang bermasalah masuk ke sana. Apalagi karena Jakpro baru saja mempermalukan Pemprov karena gagal memenuhi target pembangunan LRT fase 1 dengan rute Kelapa Gading - Velodrome Rawamangun sebagai sarana atlet Asian Games XVIII-2018 sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Pergub Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, " katanya.

Amir juga mendesak agar KPK maupun Kejagung segera menuntaskan kasus yang melibatkan Budi Karya, karena tak elok jika orang bermasalah dapat terus wara-wiri menjadi pejabat publik. Juga kasus yang melibatkan I Gusti Ketut Gede.

Menurut data, kasus Ancol Beach City berawal pada akhir 2003, saat Dirut PT Putra Teguh  Perkasa (PTP) Ali Yoga menawarkan kerjasama kepada PT PJA untuk membangun Ancol Beach City Music Stadium dengan sistem build, operation and transfer (BOT) di kawasan Pantai Carmaval Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), namun saat perjanjian kerjasama diteken pada 10 Agustus 2004, yang melakukan perjanjian adalah Fredie Tan dengan status sebagai Dirut PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS).

Dalam memorandum of understanding (MoU) yang diteken Fredie dan Budi Karya tersebut dinyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku hingga 10 Agustus 2029 atau selama 25 tahun, namun setelah itu Fredie terus menerus melakukan wanprestasi karena tak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam MoU. Bahkan ketika proyek selesai dikerjakan dan gedung disewakan kepada PT MEIS (Mata Elang International Stadium), Fredie tidak melibatkan PT PJA, sehingga ada dugaan kalau Fredie telah menipu PJA agar dapat membangun kerajaan bisnisnya di Ancol dengan tanpa modal sepeser pun.

PT PJA sempat mengeluarkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3 kepada PT WAIP, bahkan mensomasinya, namun diabaikan. Bahkan Fredie kemudian diketahui telah berusaha mengubah fungsi Ancol Beach City Music Stadium menjadi mal dengan terlebih dahulu mengubah namanya menjadi ABC Lifestyle Mall, kemudian diganti lago menjadi ABC Mall dan akhirnya ABC Celebrity Mall.

Ada dugaan kalau oknum PJA terlibat kongkalikong dengan Fredie, karena meski kerjasama ini merugikan, namun tak kunjung dihentikan atau dievaluasi, sehingga kemudian  dilaporkan ke Kejagung. Apalagi karena Budi Karya diketahui memiliki hubungan baik dengan Fredie.

Atas laporan itu, Kejagung sempat menetapkan Fredie sebagai tersangka, namun kemudian kasusnya menghilang begitu saja, tidak sampai penhadilan.

Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada 28 Maret 2018, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan akan mengevaluasi sejumlah kasus terkini maupun kasus lama yang belum tuntas, termasuk kasus Ancol Beach City dan kasus penjualan lahan Jakpro.

"Tentu diharapkan kita akan bisa lebih transparan berkordunasi dengan  lembaga hukum lain seperti KPK dan solusi penanganan kasus yang menjadi perhatian publij. Dengan begitu masyarakat bisa mengawasi langsung penanganan perkara tersebut," katanya.

Untuk kasus penjualan lahan Jakpro, Kejagung sempat menjadikan Fredie dan I Gusti Ketut Gede, dan Komisaris PT DeltaJakarta Oky Sukasah sebagai tersangka, namun kemudian kasus ini dihentikan Kejagung dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (rhm)

BERITA TERKAIT