Kadis SDA Jadi Tersangka, Pemprov DKI Disarankan Gugat PT Mitrasindo

02/09/2018 06:04 WIB HUKUM
riano p ahmad.jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad menyarankan Pemprov DKI Jakarta menggugat balik PT Mitrasindo Makmur, anak perusahaan PT Modernland Reality Tbk yang merupakan pengembang proyek hunian elit Jakarta Garden City (JGC) di kawasan Rawa Rorotan, Cakung, Jakarta Timur.

Saran ini diajukan menyusul langkah Polda Metro Jaya yang telah menetapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan sebagai tersangka pengrusakan, karena dianggap telah memasuki lahan milik orang, yakni lahan milik pelapor Felix Tirtawijaya.

Sementara di sisi lain, Teguh sendiri mengaku hanya menjalankan perintah yang berikan Ahok secara lisan saat masih menjadi gubernur Jakarta, untuk mengamankan lahan yang telah dibangun menjadi waduk itu.

"Lahan dimaksud telah diberikan PT Mitrasindo sebagai kewajiban penyerahan fasos/fasum kepada Pemprov DKI. Kalau sekarang Pak Teguh menjadi tersangka, berarti lahan yang diserahkan itu tidak clear dan sebaiknya Pemprov menggugat perusahaan itu," kata Riano kepada harianumum.com di sela-sela acara pembukaan Mubes Bamus Betawi VII di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

Ia mengakui, lahan seluas 15 hektare yang dibangun menjadi waduk itu hingga kini masih menjadi objek sengketa, karena sudah diklaim lebih dari delapan pihak, di antaranya oleh ahli waris H Soleh dan PT Taman Gapura Indah Jaya (TGIJ). Namun ketika ditanya apakah di antara nama-nama yang mengklaim itu ada nama Felix Tirtawijaya? Riano mengatakan tidak.

"Karena itu nama tersebut sedang kita telusuri, tapi ada dugaan kalau Felix menggugat atas nama konsorsium, namun konsorsium yang terdirii dari perusahaan mana saja, ini juga yang masuk penulusuran kuta," katanya.

Wakil bendahara Bamus Betawi ini menyayangkan sikap Biro Hukum DKI yang menyatakan tidak memberi advokasi kepada Teguh karena penetapan tersangka dirinya atas nama pribadi, bukan atas nama Pemprov. Sebab, kata dia, Teguh menjadi tersangka karena menjalankan perintah gubernur, meski secara lisan, dan jika lahan yang disershkan PT Mitrasindo clear, Teguh tidak akan jadi tersangka.

"Karena itu, Pemprov gugat saja perusahaan itu," tegasnya.

Seperti diketahui, untuk pembangunan di atas lahan seluas 5.000 m2 ke atas, pengembang wajib mendapatkan Surat izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Pemprov DKI, dan atas penerbitan SIPPT ini pengembamg wajib menyershkan fasos/fasum ke Pemprov.

Dalam hal SIPPT yang diterbitkan untuk PT Mitrasindo, kewajiban fasos/fasum yang disepakati berupa waduk seluas 15 hektare.

Masalah mulai ruwet setelah Sekda Saefullah menerbitkan surat benomor 4053/-1.793.43 tertanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan SIPPT PT Mitrasindo yang bernomor 1622 Tahun 2009 dan dikeluarkan pada 23 Oktober 2009, dinyatakan telah kadaluarsa dan untuk membangun waduk itu disarankan membebaskan lahan yang masih digarap warga.

Entah bagaimana, PT Mitrasindo kemudian membangun waduk di atas lahan yang kemudian diklaim banyak pihak karena katanya lahan itu milik mereka, dan belum diganti rugi. Dan pihak-pihak itu mengaku punya bukti atas klaim mereka.

Yang lebih lucu, saat masalah ini dibahas di Komisi A pada 12 Februari, staf Dinas SDA yang kala itu hadir mewakili Teguh, mengatakan kalau waduk itu telah tercatat sebagai aset Pemprov karena telah diserahkan PT Mitrasindo. Inilah agaknya yang mendasari perintah Ahok yang kini membuat Teguh menjadi tersangka.

Teguh sendiri meski tiga kali dipanggil Komisi A untuk memberikan penjelasan tentang status lahan itu, tak pernah hadir.

Riano yakin ada yang bermain di balik sengketa lahan ini, namun siapa orang tersebut, ia tak tahu. (rhm)

BERITA TERKAIT