Pengamat Ini Usulkan Pengganti Sandi Politisi Perempuan

15/08/2018 05:29 WIB POLITIK
amir hmzh.jpg

Jakarta, Harian Umum-  DPP Partai Gerindra dan DPP PKS disarankan untuk memperhatikan masalah kesetaraan gender dalam pengisian jabatan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta, setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri karena maju di Pilpres 2019.

Saat ini nama-nama yang beredar, yang kabarnya akan diusulkan kedua partai itu untuk dipilih dalam sidang paripurna DPRD, semuanya pria, yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.

"Tak ada salahnya kalau kali ini PKS dan Gerindra melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengandung model-model baru seperti di era Gubernur Ali Sadikin dulu," ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Sslasa (!4/8/2018).

Ia menambahkan, saat ayah mantan politisi PDIP Boy Sadikin itu menjadi DKI 1, Ali Sadikin membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian diikuti daerah lain, di antaranya penyelenggaraan Jakarta Fair untuk merayakan HUT Jakarta.

"Jadi, dalam pengisian jabatan Wagub ini, sebaiknya PKS dan Gerindra meniru kebijakan Ali Sadikin dengan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah terjadi di Jakarta, dan saya yakin hasilnya bagus," imbuh dia.

Kebijakan dimaksud adalah mengusulkan nama kader perempuan, bukan laki-laki, kepada DPRD agar salah satunya dipilih menjadi Wagub DKI pengganti Sandi.

Amir meyakini, baik Gerindra maupun PKS memiliki banyak kader perempuan yang layak untuk dikedepankan.

Dari PKS, ada Yusriah Dzinnun, anggota DPRD DKI, sementara dari Gerindra ada Endah Setia Dewi, anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kedua perempuan itu layak untuk menjadi Wagub karena memiliki kapasitas dan kompetensi. Endah bahkan sudah dua periode ini menjadi anggota Dewan," katanya.

Ketika ditanya apakah kedua politisi perempuan ini mampu mengemban tugas seorang Wagub? Amir meyakini bisa.

"Dulu waktu Aher diusung PKS menjadi Cagub di Pilkada Jabar, banyak yang meragukan apakah dia mampu, tapi kemudian terbukti dia bahkan menjadi gubernur Jabar dua periode, dan menjadi salah satu gubernur terbaik yang mendapatkan banyak penghargaan atas kinerjanya," imbuh dia.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) mengingatkan PKS dan Gerindra bahwa meski Parpol punya berhak menentukan, namun hendaknya suara relawan juga didengar.

Sebab, jumlah kursi PKS di DPRD DKI sebanyak 11, sementara Gerindra 15, atau sekitar 25% dari total suara kursi di DPRD DKI yang sebanyak 106.

Sementara itu, saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandi dan Gubernur Anies Baswedan menang dengan 57,96%.

"Itu berarti 32% suara yang diperoleh Anies-Sandi kala itu adalah suara relawan, sehingga sangat wajar jika PKS dan Gerindra mendengarkan aspirasi relawan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Sandiaga mundur dari jabatan Wagub DKI karena menjadi Cawapres Prabowo, sehingga jabatan itu menjadi kosong.

Sesuai UU Pilkada, posisi Sandi dapat digantikan oleh kader dari partai pengusung saat Pilkada Jakarta 2017, yakni Gerindra dan PKS, sehingga kedua partai ini masing-masing dapat mengajukan satu nama ke DPRD untuk dipilih sebagai pengganti Sandi.

Namun pemilihan baru bisa dilakukan setelah pengunduran diri Sandi disetujui Presiden Jokowi. (rhm)

BERITA TERKAIT