Ma'ruf Amin Kembali Didesak Mundur dari MUI

11/08/2018 05:13 WIB POLITIK
maruf amin dan jokowi.jpg

Jakarta, Harian Umum- Permintaan agar KH Ma'ruf Amin mundur dari jabatan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), kembali mencuat.

Setelah permintaan Darby Jusbar Salim dari NKS Consult dan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Eggi Sudjana, kini permintaan datang dari Ketua MUI Sumatra Barat (Sumbar) Gusrizal Gazahar.

Permintaan Buya Gusrizal disampaikan karena saat ini Ma'ruf menjadi Cawapres Presiden Jokowi yang akan bertarung memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2 kontra pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"KH Ma'aruf Amin harus segera mundur dari jabatan sebagai ketua umum (MUI Pusat) demi menjaga lembaga. Saya tidak menyoal kontestasi (Pilpres) karena MUI tidak masuk ke ranah politik praktis. Saya tidak mengomentari KH Ma'aruf masuk kemana, dan sebagainya. Itu hak dia," jelas Buya Gusrizal, Jumat (10/8/2018), seperti dilansir ROL.

Menurutnya, pengunduran diri Ma'ruf Amin harus dilakukan segera tanpa melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Buya Gusrizal berpandangan, dalam situasi seperti ini keputusan bisa diambil hanya dengan rapat dewan pimpinan.

"Jangan lama-lama. Sebab semakin lama, nanti akan berdampak dan tidak bagus pada majelis ulama sendiri," tegasnya.

Seperti diberitakan harianumum.com sebelumnya, Ma'ruf diminta mundur sejak menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Jokowi.

Sejak menjadi bagian dari lembaga ini, menurut Darby, Ma'ruf diduga telah berubah menjadi corong pemerintah. Termasuk dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

"Ada satu pertanyaan yang muncul dengan duduknya KH Ma’ruf Amin dalam BPIP yang dibentuk berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 itu. Yakni, sampai sejauhmana Pak Kyai dapat menjaga independensinya sebagai ketua umum MUI, karena saat ini dia juga duduk di lembaga yang langsung di bawah Presiden," ujar Darby melalui siaran tertulis, Sabtu (7/4/2018).

Ia mengingatkan bahwa MUI adalah Ormas keagamaan yang didirikan oleh 10 Organisasi Islam, 4 Unsur Badan Rohani TNI/Polri dan 13 orang Cendekiawan/Tokoh Muslim terkemuka pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975.

Pada Pedoman Dasar MUI, di Muqaddimahnya, dijelaskan mengenai posisi keberadaan MUI, yakni sebagai Waratsatulanbiya’ atau pewaris Nabi dan khadamul ummah (pelayan umat). Lembaga ini merupakan lembaga independen sebagaimana tercantum pada pasal 3 Pedoman Dasar tersebut.

Pada pasal 4 butir 4 dijelaskan, salah satu fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. 

Misi utama MUI adalah menjadi Lembaga Da’wah Islamiyah yang melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

"Selama ini MUI berjalan dengan baik, sesuai Pedoman Dasar, namun keadaan menjadi berbeda ketika KH Ma'ruf Amin sebagai ketua umumnya, saat ini berada di lingkungan Unit Kerja di bawah Presiden dan menjadi Sub-Ordinate Presiden, karena independensinya mulai terganggu dan diragukan. Bagaimana ia akan memberi peringatan kepada Presiden dan Pemerintah, jika ia berada di dalam, dan menjadi bagian dari kebijakan Presiden itu sendiri?" tanya Darby.

Sementara Eggi meminta Ma'ruf ketika MUI mendukung langkah MUI Jabar untuk melarang gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat. Eggi menilai, kebijakan MUI itu telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga keagamaan, sekalmembuktikan kalau MUI telah diseret ke arah politik praktis demi kepentingan penguasa.

Dalam siaran tertulisnya, Buya Gusrizal menekankan bahwa dirinya tidak menyalahkan langkah seorang ulama untuk terjun ke ranah politik praktis. Hanya saja, Buya Gusrizal meminta siapapun ulama yang terjun ke ranah politik praktis untuk bisa menilai kemampuan diri sendiri. Tak hanya itu, ulama juga tak boleh lari dari kemaslahatan umat.

"Saya berharap ulama yang masuk ranah politik praktis, agar istiqamah dan mengedepankan kemaslahatan umat dalam makna secara umum, bukan kelompok tertentu. Bukan misi-misi tertentu yang tidak meliputi seluruh umat. Kalau bicara umat, jangan di kotak-kotak," jelas dia.

Buya Gusrizal sempat memberikan pesan mendalam di dalam laman media sosialnya, untuk politikus yang menyeret ulama ke ranah politik praktis. Pesan itu ia sampaikan pada Jumat (10/8/2018) ini.

Inilah pesan beliau: "Menghormati ulama bukan dengan memanfaatkannya, tapi mematuhi petuahnya. Keulamaan bukan diukur dengan nama besar tapi dengan keteguhan berpegang kepada prinsip Islam". (rhm)maruf 

BERITA TERKAIT