Asian Games Sudah di Depan Mata, SGY Sarankan Anies Sidak Proyek LRT

11/08/2018 01:48 WIB PEMERINTAHAN
aNies .jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan  segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun.

Sidak itu penting untuk memastikan LRT telah dapat beroprasi dan dapat digunakan masyarakat sebelum  pesta Asian Game dimulai di Jakarta pada 18 Agustus 2018.

Sugiyanto  mengatakan, untuk memastikan  proyek LRT Jakarta dapat beroprasi tepat waktu, gubernur perlu mengetahui kendala-kendala  yang harus segera dituntaskan baik pada persyaratan teknis maupun kendala pada internal kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

"Bisa bikin malu masyarakat Jakarta jika LRT belum beroperasi saat Asian Games sudah dimulai. Ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi,  seperti sertifikat laik operasi dan safety assesment dari Kemhub, uji operasi, perjanjian kerjasama ( PKS ) antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro)  dan Pemprov DKI Jakarta, izin  oprasi penuh, penetapan tarif dan syarat lainnya. Itu semua belum ada, harus cepat dituntaskan," jelasnya.

Anggata Presidium Relawan Anies-Sandi  (Prass) ini menegaskan, untuk mendapatkan semua persyaratan itu perlu  proses dan waktu yang cukup, serta ada banyak pihak yang terlibat. Akan tetapi semua itu bisa dipenuhi sepanjang ada tanggung jawab dan kesungguhan untuk menuntaskan masalah yang ada. Pihak  PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakata harus bersama-sama bekerja keras mencari solusinya.   

"Pelaksanaan pesta Asian Games 2018  Jakarta tinggal menghitung hari, namun moda tranportasi LRT Jakarta ini masih belum siap digunakan. Padahal di Kota Palembang yang sama-sama menjadi tuan rumah Asian Games 2018, sudah bisa digunakan," bebernya. 

Pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini menambahkan,  pergantian direktur utama PT Jakpro dan pencopotan serta rencana pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Rasyid Baswedan jangan menjadi penyebab terhambatnya rencana pengoprasian proyek LRT Jakarta. Boleh jadi pejabat tersebut takut mengambil keputusan karena baru menjabat atau karena statusnya hanya pejabat oelaksana tugas (Plt), atau karena akan dicopot. Tetapi seharusnya tetap bersandar pada profesionalisme pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
 
Lebih lanjut SGY  menjelaskan, setidaknya ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang  terlibat dalam proses percepatan pengoprasian LRT Jakarta, yaitu Dinas Pehubungan (Dishub), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten Perekonomian, dan Biro Hukum. 
 
“Memang  PT Jakpro yang membangun proyek LRT Jakarta dengan panjamg lintasan 5,8 km dengan menggunakan uang DKI untuk  rute Kelapa Gading-Velodrome, tapi aset LRT tetap milik Pemprov. Harus segera dibuat PKS dulu antara PT Jakpro dan Pemprov DKI. Ini kan belum ada. Bagaimana mungkin bisa ada tarif, izin oprasional, dan lainnya?" tanya SGY.

Oleh karenanya, aktivis senior ini berharap Anies perlu melihat langsung kondisi lapangan proyek LRT Jakarta dan fakta-fakta kendala yang ada pada PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dapat mendorong semua pihak terkait cepat mengambil langkah yang dibutuhkan. 

Tujuannya adalah agar  LRT Jakarta dapat segera digunakan untuk kebutuhan Asian Games 2108 dan juga dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta. (rhm)

.

BERITA TERKAIT